MENGAPA PEZINA?

Fenomena para artis berbondong-bondong mengikuti Pilkada di beberapa daerah belakangan ini adalah merupakan buah dari reformasi di segala bidang termasuk reformasi bidang Politik. Pada zaman orde baru tidaklah semudah sekarang orang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Pada saat ini asalkan orang mempunyai uang mempunyai peluang yang besar untuk menjadi kepala daerah. Disamping faktor uang sebagai modal seseorang maju sebagai calon kepala daerah adalah popularitas seseorang dalam masyarakat.
Dengan berbekal popularitas dan uang yang cukup pada zaman reformasi sekarang ini siapapun dapat maju sebagai calon kepala daerah. Yang menjadi sorotan para elit Pemerintahan saat ini adalah maraknya artis yang memasuki ranah politik baik sebagai calon dari lembaga Legeslatif maupun calon dari lembaga Eksekutif.
Sebagai contoh yang paling aktual adalah pencalonan beberapa artis yang dikenal “panas” mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepaka daerah. Diantara mereka adalah Inul Darastita, Julia Peres dan Maria Eva. Ketiga contoh tersebut belakangan ini sering disorot publik baik mereka yang pro maupun yang kontra. Terlepas dari perdebatan yang pro maupun yang kontra terhadap pencalonan artis yang tergolong “panas” dalam bursa kepala daerah, menarik sekali pernyataan petinggi negara ini yang disampaikan di muka publik merespon maraknya pencalonan arti katagori “panas” dalam bursa kepala daerah.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi merespon banyaknya artis”panas” yang mencalonkan menjadi kepala daerah dengan pernyataan yang sangat lugas “ Pezina Tak Boleh Jadi Bupati” (Jawa Pos,17 April 2010). Keterangan Menteri Dalam Negeri selanjutnya bahwa Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan revisi Unadang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri mengatakan selain harus berpengalaman dalam bidang politik atau pemerintahan, calon kepala daerah tidak boleh cacat moral (Jawa Pos, 17 April 2010). Pengertian cacat moral tersebut menurut Menteri Dalam Negeri adalah orang yang berzina tidak boleh jadi Bupati. Calon yang memiliki foto tidak senonoh dan vedio berzina yang beredar dalam masyarakat tidak layak menjadi kepala daerah.
Apabila kita renungkan apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri terkait persyaratan untuk menjadi kepala daerah tidak boleh pernah berzina atau tindakan tidak senonoh lainnya tersebut adalah baik dan harus didukung. Oleh karena kepala daerah adalah pemimpin di daerah yang menjadi wilayah hukumnya. Bagi seorang pemimpin harus dapat memimpin dirinya sendiri, dapat memimpin keluarganya dan dapat memimpin masyarakat. Dari segi internum seorang pemimpim harus dapat dijadikan suri tauladan dalam setiap ucapan, perbuatan dan keimanannya. Giliran untuk seluruh lapisan masyarakat bersatu padu dengan Pemerintah untuk mencari pemimpin yang baik aklaknya dan baik perbuatannya. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mencari pemimpin yang baik maka Indonesia akan lebih cepat keluar dari keterpurukan dalam bidang ekonomi maupun inteltualitas.
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah “mengapa hanya pezina saja yang tidak boleh jadi Bupati”?. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan apakah koruptor yang belum tertangkap boleh mencalonkan diri menjadi kepala daerah? Padahal Koruptor adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dampak dari kurupsi tersebut menyengsarakan rakyat banyak. Selain koruptor apakah seorang preman yang sering meresahkan masyarakat juga boleh mencalonkan diri menjadi kepala daerah? Kita semua tentu mengetahui ada preman yang menjadi kepala daerah juga ada yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal seorang preman adalah mempunyai sifat dan tindakan tidak terpuji. Sering kali terjadi preman yang mempunyai massa yang banyak akan mendapat dukungan yang banyak juga. Untuk menjadi seorang kepala daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat bagi seorang preman besar tidaklah sulit. Preman besar mempunyai banyak uang dan pengaruhnya dalam masyarakat juga besar.
Secara yuridis untuk membuktikan seseorang tersebut telah berbuat zina tidaklah mudah. Sebab zina adalah termasuk dalam ranah kaedah kesusilaan juga sekaligus dalam ranah kaedah hukum. Untuk menyatakan seseorang telah berbuat zina tidaklah cukup berdasarkan hanya dengan laporan seseorang atau hanya tuduhan saja. Dalam sistem hukum kita mengenal asas Presumption of innosen ( praduga tidak bersalah). Siapapun tidak dianggap bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang sudah in kracht van gewijsde ( telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap). Kita sepakat memperbaiki sistem pilkada dan menghasilkan pemimpin yang baik dan bersih. Akan tetapi kita harus tetap berpagang pada asas praduga tidak bersalah. Negara Republik Indonesia adalah Rechtsaat, yang menjadi panglima dalam penyelenggaraan negara adalah hukum (pasal 1 Ayat (3) UUD 1945).
Demikian juga untuk membuktikan seseorang telah berbuat korupsi dan sebagai seorang preman tidak boleh hanya berdasarkan laporan saja. Sekalipun mereka sudah menjadi terdakwa asalkan belum diputuskan dan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah dinyatakan tidak bersalah. Menurut hemat penulis agar penyelenggaraan negara kita ini tidak bertentangan dengan hukum, maka kita semua harus konsisten menegakkan hukum. Kita semua harus patuh pada asas hukum.
Rencana Menteri Dalam Negeri untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sah-sah saja. Akan tetapi yang perlu dicermati adalah perubahan pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 tentang persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada 16 butir tersebut yang akan ditambah lagi diantaranya calon kepala daerah harus mempunyai pengalaman dalam bidang pemerintahan dan calon kepala daerah tidak boleh cacat moral.
Pasal 58 angka (a), Bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa. Secara sederhana Taqwa dapat diartikan bahwa setiap orang harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Orang yang meninggalkan larangan Allah pasti tidak aakan melakukan zina. Yang ditakuti bukanlah hukumnya negara dan bukan takut kepada sesema manusia, akan tetapi tidak mau melakukan zina tersebut semata-mata hanya takut kepada Allah saja. Penulis kira untuk agama selain Islam terminologi takut kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah termasuk tidak mau berbuat zina juga.
Pasal 58 huruf (l), Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Huruf L dalam pasal 58 sudah sangat jelas pengertiannya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela ini termasuk juga tidak pernah mempertontonkan vedio porno, foto porno yang disebarkan kepada masyarakat luas. Norma yang terkandung dalam huruf ( l) adalah mengatur setiap calon kepala daerah tetap berpegang teguh pada norma kesusilaan. Menurut hemat penulis apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri seperti tersebut diatas adalah tidak perlu karena sudah terkaver dalam pasal 58 huruf (a) dan huruf (l). Apabila perlu menegaskan dan memberi batasan dan persyaratan lebih lanjut cakup dalam peraturan dibawah undang-undang. Karena norma yang terkandung dalam pasal tersebut sudah memuatnya.
Syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Bagian Kedelapan pasal 58 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang telah memberi persyaratan dari huruf (a) sampai dengan (p). Mengapa pada akhir-akhir ini Menteri Daalam Negeri dalam menambah persyaratan yang ditonjolkan paling utama hanya “pezina” saja? Sebaiknya bukan hanya pezina saja yang dilarang untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Koruptor yang masing dalam status tersangka, para preman, dan orang yang menjadi lintah daratpun seharusnya tidak boleh menjadi Bupati. Kita semua harus memahami dengan keberhasilan roformasi di segala bidang, termasuk demokrasipun di Indonesia berkembang dengan amat pesat.
Bukan hanya demokrasi dan hak asasi saja yang mendapat perhatian dan perkembangan yang pesat, akan tetapi sistem pemerintahannya di negara Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan tersebut diantaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung.
Pilkada langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, merupakan perkembangan demokrasi yang paling besar di dalam sejerah pemilihan kepala daerah di Indonesia. Bila kita membandingkan di negara lain yang menerapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung, maka pemerintahan negaranya berbentuk federasi, sedangkan di Indonesia yang nota bene negara Kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Perbedaan bentuk pemerintahan negara tersebut menyebabkan cara bekerja dan kapasitas sistem pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia memiliki karakteristik khususyang berlainan dengan negara Amerika Serikat, Jerman, Kanada, juga Malaysia. Perbedaan tersebut lebih berakar dari bentuk pemilihan kepala daerah langsung sebagai bagian Desentralisasi. Seperti dapat diketahui dalam ilmu Hukum Tata Negara pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilu namun rezim Pemerintah daerah.
Penerapan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia harus ditingkatkan kwalitasnya dan jangan sampai terjadi mendapatkan kepala daerah yang bermutu rendah. Dari seluruh faktor proses pemilihan secara langsung kepala daerah harus memenuhi kreteria proses yang berkualitas agar kwalitas demokrasi di Indonesia lebih baik lagi. Jangan sampai terjadi asalkan seseorang mempunyai uang dan sudah terkenal maka dengan mudah menjalani proses pemilihan kepala daerah. Pilihlah kepala daerah yang berkwalitas.

This entry was posted in Makalah and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.