PENYELESAIAN BIJAK TRAGEDI BERDARAH TANJUNG PRIOK

Pembongkaran paksa makam Keramat mbah Priok oleh Satuan Polisi Pamong Praja ( Sat Pol PP) pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 yang berdarah dan menelan korban jiwa juga benda pada saat ini sudah mulai mereda. Hal tersebut berkat sikap tanggap Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam merespon permasalahan Priok. Dalam jumpa pers yang dilakukan Rabu malam, Presiden mengintruksikan penghentian penertiban kompleks makam mbah Priok di Koja Jakarta Utara. Presiden juga meminta agar para pemangku kepentingan membicarakan lagi permasalahan tersebut dengan masyarakat ( Jawa Pos 15 April 2010).

Instruksi Presiden tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait. Pertemuan yang difasilitasi oleh Wakil Gubernur DKI bertempat di Balaikota DKI Jaya tanggal 15 April 2010 diikuti oleh perwakilan ahli waris mbah Priok, Ulama, tokoh masyarakat, Pelindo II serta Pemerintah. Kedua belah pihak, yaitu ahli waris mbah Priok dengan Pelindo II menemukan titik temu dalam mediasi  dengan menyepakati untuk mengakhiri kekerasan dan membatalkan rencana penertiban kompleks makam ( Jawa Pos 16 April 2010). Tepatlah kiranya upaya menyelesaikan kasus makam Mbah Priok secara damai untuk terciptanya win-win solution.

Secara lengkap hasil mediasi 15 April menghasilkan sembilan (9) butir kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Adapun kesembilan Hasil Mediasi tersebut adalah: Pertama, Makam Muhammad Hasan Al Hadad (mbah Priok) tetap di posisi seperti sekarang; Kedua Pendopo Ruang Majelis dan gapura dipindah posisinya agar jalur peti kemas sesuai aturan Internasional, Ketiga; Sisa tanah sengketa akan terus dibicarakan antara ahli waris dengan Pelindo II, Keempat; Kasus yang terjadi di lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum, Kelima; Pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial; Keenam, Pelindo II setuju membuat MOU tertulis hasil pembicaraan lebih lanjut; Ketujuh, Administrasi penyelesaian permasalahan sengketa tanah akan dibicarakan langsung oleh ahli waris dan Pelindo II; Kedelapan, Pemprov DKI Jaya dan Pelindo akan memperhatikan biaya pengobatan para korban; Kesembilan, Pertemuan lanjutan Pelindo II dan ahli waris diadakan di Kantor Komnas HAM dengan saksi Wakil Gubernur DKI Jaya.

Tentunya semua pihak berharap bahwa hasil kesepakan 15 April yang dicapai dengan cara musyawarah  dapat dilaksanakan secara konsekwen oleh kedua belah pihak. Demikian juga musyawarah kedua yang akan dilaksanakan di Kantor Komnas HAM nanti diharapkan dapat memberikan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Namun yang perlu diperhatikan dalam perundingan selanjutnya adalah pemosisian kedua belah pihak yang bersengketa dalam posisi yang seimbang. Kita semua mengetahui  posisi tawar ahli waris mbah Priok dengan Pelindo selama ini tidak seimbang. Posisi yang tidak seimbang ini dimanfaatkan Pelindo untuk memaksakan kehendaknya, hingga terjadinya tragedi berdarah Priok tanggal 14 April lalu. Manakala kedua belah pihak  beritikad baik, maka pihak yang secara psikologis lebih kuat tentunya tidak akan memaksakan kehendaknya, sehingga tragedi 14 April dapat dihindarkan.

Terjadinya tragedi berdarah 14 April 2010 dipicu oleh sengketa kepemilikan antara Pelindo II dengan ahli waris mbah Priok. Pelindo II mengantongi Hak Pengelolaan terhadap tanah makam mbah Priok dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1987 dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor I/ Koja Utara tertanggal 21 Januari 1987. Selain itu  Pelindo II juga telah memenangkan sengketa tanah tersebut melawan ahli waris Mbah Priok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara 245/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Ut. Putusan PN Jakarta Utara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde), sehingga sangat wajar manakala Pihak Pelindo menginginkan dapat dilaksanakannya isi Putusan tersebut dan dapat segera memfungsikan areal tanah makam mbah Priok.

Pada sisi lain ahli waris mbah Priok berkeyakinan sebagai pemilik sah atas lahan tanah seluas 5,4 hektar tersebut. Keyakinan tersebut didasarkan pada adanya Hak Eigendom Verponding Nomor 434 dan Nomor 1780 di tangan ahli waris, selain itu para ahli waris merasa tidak pernah memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain. Berdasarkan hal tersebut ahli waris Mbah Priok tidak salah bila merasa masih berhak terhadap areal makam yang disengketakan. Secara teoritis apabila status hak atas tanah berupa Eigendom (Belanda) berarti Hak Milik Mutlak. Eigendomsrecht dalam terminologi Hukum adalah hak atas tanah yang paling kuat atau paling sempurna kepemilikannya. Eigendom atau Hak milik dapat diartikan hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh seseorang atas tanah. Berdasarkan fakta yuridis tersebut  para ahli waris berkeyakinan bahwa tanah areal makam adalah milik mereka, maka ketika ada Instruksi Gubernur Nomor 132 Tahun 2009 Tentang Penertiban yang memberi kewenangan kepada Sat Pol PP dengan dibantu oleh Polisi, serta merta ahli waris bersama warga melawan.

Apabila dicermati dari aspek hukum administrasi masing-masing pihak dengan alat bukti yang dimilikinya merasa berhak atas tanah makam mbah Priok. Penertiban yang dilakukan Sat Pol PP dengan dasar hukum Instruksi Gubernur Nomor 132 Tahun 2009 apabila yang dimaksud adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 245/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Ut adalah salah dan melanggar hukum. Pihak Eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI Jaya tidak Kompeten mengeksekusi Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah masuk ranah Lembaga Yudikatif dan yang berwenang mengeksekusi Putusan Pengadilan adalah Juru Sita Pengadilan Negeri yang dibantu oleh alat kekuasaan negara bila perlu. Langkah yang ditempuh Pemprov DKI sudah melanggar hukum dan keluar dari kaedah dan sitem Hukum di Indonesia.

Idealnya Pelindo II sebagai pihak yang telah memenangkan perkara Nomor 245/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Ut yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan ketidakjelasan, apakah penertiban yang didasarkan pada Instruksi Gubernur Nomor 132 Tahun 2009 merupakan realisasi pelaksanaan putusan PN Jakut? Jika demikian adanya tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum acara perdata. Bahkan apa yang telah diinstruksikan oleh Gubernur untuk melakukan penertiban Makam Mbah Priok dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Penguasa.

Tindakan penertiban sebagaimana yang diinstruksikan Gubernur terlalu menonjolkan Rechtscherheit (kepastian hukum) dan kurang mempertimbangkan segi Zwecmassigkeit (kemanfaatan) dan Gerrechtigkeit ( keadilan) walaupun pelaksanaan kepastian hukum tersebut mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat. Manakala masyarakat Tanjung Priok mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembongkaran makam mbah Priok, niscaya masyarakat tidak akan mengadakan perlawanan yang berdarah-darah sebagaimana kita saksikan di media. Bahkan hemat penulis apabila masyarakat Tanjung Priok merasa diuntungkan karena penertiban tersebut karena dapat memberi manfaat kepada mereka, tentunya masyarakat akan memberikan dukungan. Idealnya setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah senantiasa mempertimbangkan faktor kemanfaatan untuk masyarakat, dan  jangan hanya didasarkan pada faktor ekonomis semata.

Dalam kasus penertiban makam Mbah Priok, seyogyanya Pemerintah terlebih dulu mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat. Penertiban Makam Mbah Priok  bukan sekedar masalah sengketa hukum an sich, namun ada aspek historis religius yang dilupakan oleh Pemerintah. Mbah Priok sebagai tokoh agama yang dikagumi masyarakat, masih tetap menempati posisi tinggi di hati masyarakat Priok dan sekitarnya. Belajar dari pengalaman tragedi berdarah Tanjung Priok, dan tanpa memandang benar atau salah para pihak, Pemerintah sebagai Lembaga Negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum,kemanfaatan dan keadilan secara proporsional. Bertolak dari pengalaman pahit kasus makam keramat mbah Priok, Pemerintah harus mengambil hikmah dan belajar  untuk menguasai the power of solving legal problem, demi kelancaran program pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.

 

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.

Comments are closed.