PENYELESAIAN BIJAK TRAGEDI BERDARAH TANJUNG PRIOK

Pembongkaran paksa makam Keramat mbah Priok oleh Satuan Polisi Pamong Praja ( Sat Pol PP) pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 yang berdarah dan menelan korban jiwa juga benda pada saat ini sudah mulai mereda. Hal tersebut berkat sikap tanggap Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam merespon permasalahan Priok. Dalam jumpa pers yang dilakukan Rabu malam, Presiden mengintruksikan penghentian penertiban komplek makam mbah Priok di Koja Jakarta Utara. Presiden juga meminta agar para pemangku kepentingan membicarakan lagi permasalahan tersebut dengan masyarakat ( Jawa Pos 15 April 2010).
Instruksi Presiden tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait. Pertemuan difasilitasi oleh Wakil Gubernur DKI bertempat di Balaikota DKI Jaya tanggal 15 April 2010 yang diikuti oleh perwakilan ahli waris mbah Priok, Ulama, tokoh masyarakat, Pelindo II juga oleh Pemerintah. Ahli waris mbah Priok dan Pelindo II menemukan titik temu dalam mediasi tersebut dan kedua belah pihak sepakat mengakhiri kekerasan dan membatalkan rencana penertiban komplek makam ( Jawa Pos 16 April 2010). Adalah langkah yang bijaksana dan win-win solution apabila permasalahan yang telah menelan korban jiwa ini dapat selesai di meja perundingan. Yang perlu diperhatikan dalam perundingan selanjutnya nanti kedua belah pihak harus dalam posisi yang seimbang. Kita semua mengetahui bergaining posisi ahli waris mbah Priok dengan Pelindo pada awalnya tidak seimbang. Posisi yang tidak seimbang ini dimanfaatkan Pelindo untuk memaksakan kehendaknya yang pada gilirannya kita telah mengetahui hasilnya seperti pada tragedi berdarah Priok tanggal 14 April lalu. Apabila kedua belah pihak mempunyai iktikad baik terlebih bagi yang secara psikologis lebih kuat dan tidak memaksakan kehendaknya, niscaya tragedi 14 April dapat dihindarkan. Secara lengkap hasil mediasi 15 April menghasilkan sembilan (9) butir kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.
Adapun kesembilan Hasil Mediasi tersebut adalah: Pertama, Makam Muhammad Hasan Al Hadad (mbah Priok) tetap di posisi seperti sekarang; Kedua Pendopo Ruang Majelis dan gapura dipindah posisinya agar jalur peti kemas sesuai aturan Internasional, Ketiga; Sisa tanah sengketa akan terus dibicarakan antara ahli waris dengan Pelindo II, Keempat; Kasus yang terjadi di lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum, Kelima; Pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial; Keenam, Pelindo II setuju membuat MOU tertulis hasil pembicaraan lebih lanjut; Ketujuh, Administrasi penyelesaian permasalahan sengketa tanah akan dibicarakan langsung oleh ahli waris dan Pelindo II; Kedelapan, Pemprov DKI Jaya dan Pelindo akan memperhatikan biaya pengobatan para korban; Kesembilan, Pertemuan lanjutan Pelindo II dan ahli waris diadakan di Kantor Komnas Ham dengan saksi Wakil Gubernur DKI Jaya.
Tentunya semua pihak berharap hasil kesepakan 15 April dilaksanakan secara konsekwen oleh kedua belah pihak, karena dengan jalan musyawarah akan mendapat hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Demikian juga musyawarah kedua yang akan dilaksanakan di Kantor Komnas Ham nanti membawa hasil yang maksimal.
Terjadinya tragedi berdarah 14 April 2010 yang lalu disebabkan oleh karena adanya Hak Pengelolaan Pelindo II terhadap tanah makam mbah Priok dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1987 dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor I/ Koja Utara tertanggal 21 Januari 1987, disamping itu Pelindo II telah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara 245/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Ut, atas sengketa lahan tanah makam yang diajukan oleh ahli waris mbah Priok, dimana Putusan tersebut sudah in kracht van gewijsde ( sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), maka Pelindo menginginkan dilaksanakan isi Putusan tersebut dan dapat memfungsikan areal tanah makam mbah Priok.
Pada sisi lain ahli waris mbah Priok masih merasa sebagai pemilik lahan tanah seluas 5,4 hektar tersebut dikarenakan mereka memegang Hak Eigendom Verponding Nomor 434 dan Nomor 1780 disamping itu para ahli waris tidak pernah memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain. Bagi ahli waris merasa areal tanah makam mbah Priok miliknya karena persepsi ahli waris pemegang Hak Eigendom adalah sebagai pemilik tanah. Memang secara teoritis dapat dipahami ahli waris merasa tanah seluas 5,4 hektar tersebut milik mereka. Eigendom (Belanda) secara etimologi berarti Hak Milik Mutlak. Eigendomsrecht dalam terminologi Hukum adalah hak atas tanah yang paling kuat atau paling sempurna kepemilikannya. Eigendom atau Hak milik dapat diartikan hak atas tanah yang turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah. Dengan demikian maka para ahli waris merasa tanah areal makam adalah milik mereka dan ketika ada Instruksi Gubernur Nomor 132 Tahun 2009 Tentang Penertiban yang memberi kewenangan Sat Pol PP yang dibantu oleh Polisi mengeksekusi areal tanah makam mbah Priok, ahli waris dan warga setempat melawan.
Apabila dicermati dari aspek administrasi masing-masing pihak merasa berhak atas tanah makam mbah Priok dan masing-masing pihak merasa benar dengan alat bukti yang dimilikinya. Eksekusi yang dilakukan Sat Pol PP dengan dasar hukum Instruksi Gubernur Nomor 132 Tahun 2009 apabila yang dimaksud adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 245/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Ut adalah salah dan melanggar hukum. Pihak Eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI Jaya tidak Kompeten mengeksekusi Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah masuk ranah Lembaga Yudikatif dan yang berwenang mengeksekusi Putusan Pengadilan adalah Juru Sita Pengadilan Negeri yang dibantu oleh alat kekuasaan negara bila perlu. Langkah yang ditempuh Pemprov DKI sudah melanggar hukum dan keluar dari kaedah dan sitem Hukum di Indonesia.
Idealnya apabila Pelindo II yang telah memenangkan perkara Nomor 245/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Ut, dimana putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pelindo II dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Fakta dilapangan menunjukkan tidak demikian bahkan bukan Pengadilan yang melaksanakan Eksekusi Putusan, namun sat Pol PP yang dibantu Polisi yang membongkar paksa makam mbah Priok. Dari kejadian di Tanjung Priok dapat dikwalifikasikan Perbuatan Melanggar Hukum Penguasa.
Kelihatannya Pemerintah DKI Jaya terlalu menonjolkan Rechtscherheit (kepastian hukum) dalam masalah tanjung Priok. Apa yang terdapat dalam hukum maka dilaksanakan tanpa melihat segi Zwecmassigkeit ( kemanfaatan) dan Gerrechtigkeit ( keadilan) walaupun pelaksanaan kepastian hukum tersebut mencabik-cabik perasaan keadilan masyarakat. Diharapkan Pemerintah DKI Jaya mempertimbangkan manfaat dari keputusannya. Sudah barang tentu jika masyarakat Tanjung Priok mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembongkaran makam mbah Priok, niscaya masyarakat tidak mengadakan perlawanan sampai dengan taruhan jiwa. Bahkan hemat penulis bila masyarakat Tanjung Priok merasa diuntungkan dan memberi manfaat terhadap pembongkaran makam keramat mbah Priok, tentunya masyarakatb akan simpati. Pada dasarkan setiap kebijakan yang diambil Pemerintah diharuskan mempertimbangkan faktor kemanfaatan untuk masyarakat.Janganlah faktor ekonomis digunakan sebagai dasar Pemerintah dalam mengambil keputusan dan tindakan hukum.
Seharusnya dalam masalah Tanjung Priok sebelum Pemerintah memberi perintah kepada Sat Pol PP untuk membongkar makam mbah Priok dicermagti terlebih dahulu apakah perbuatan atau tindakan tersebut sudah memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat. Adil dalam kontek ini dapat diartikan suatu pernilaian terhadap perbuatan atau perlakuan Pemerintah kepada Masyarakat Tanjung Priok dalam hal ini Eksekusi makam mbah Priok sudah melindungi kepentingan masyarakat Tanjung Priok. Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan harus melindungi semua kepentingan masyarakat dalam hal ini masyarakat yang dalam posisi lemah.
Belajar dari pengalaman tragedi berdarah Tanjung Priok, dan tanpa memandang benar atau salah para pihak, Pemerintah sebagai Lembaga Negara yang berfunggsi menjalankan Undang-Undang, Pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum,kemanfaatan dan keadilan secara proporsional. Bertolak dari pengalaman pahit kasus makam keramat mbah Priok, Pemerintah harus mengambil hikmah dan belajar untuk menguasai the power of solving legal problem, demi kelancaran program pembangunan yang pada akhirnya dapat memberikan kemakmuran kepada masyarakat.

This entry was posted in Artikel and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.