PRO DAN KONTROVERSI TERHADAP EKSISTENSI INTELJEN NEGARA SETELAH DIUNDANGKANNYA UU NOMOR 17 TAHUN 2011

Priyo Handoko SS
Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrac:

Inteljen Act and National Security (National Security), are two things that have very close functional relationship. Inteljen State Law is the first line in the system of National Security. At today’s Indonesia is absolutely requires Inteljen Act  as the  Legal Umbrella inteljen activity.

Undang-undang Inteljen dan Keamanan Nasional (National Security), adalah dua hal yang mempunyai hubungan fungsional sangat erat. Undang-Undang Inteljen Negara merupakan lini pertama dalam sistem Keamanan Nasional. Pada dewasa ini Negara Indonesia sudah mutal memerlukan Undang-Undang Inteljen Negara sebagai Payung Hukum aktivitas inteljen Negara.

Keywords: National Security dan Inteljen

A.PENDAHULUAN

Intelijen merupakan produk yang dihasilkan dari pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil di kumpulkan tentang keamanan nasional. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang diproduksi oleh manusia. Seorang agen intelijen profesional mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan menyintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan para pembuat keputusan dengan proyeksi latar

belakang yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat (Faisol Idris,2006:1). Selain itu, intelijen yang profesional juga memberikan tindakan-tindakan alternatif yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan dan memberikan dasar bagi pilihan yang paling bijak.

Kemampuan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini sudah semestinya menjadi concern pemerintah di negara mana pun. Intelijen adalah fungsi inheren dari setiap negara, meskipun ada yang dilaksanakan secara profesional dan ada juga yang tidak. Para pendiri negara telah memahami dan menghargai fungsi-fungsi intelijen negara. Mereka pun tahu bahwa intelijen rahasia, yang diatur dengan baik merupakan kapabilitas yang sangat diperlukan negara. Meskipun pengumpulan informasi yang cukup pun belum menjamin kebijakan yang tepat, kebijakan yang tidak didukung intelijen tidak akan mencapai tujuannya.

Reformasi intelijen menempati posisi sentral dalam keseluruhan program kerja reformasi sektor keamanan, termasuk Indonesia. Sentralitas tersebut ada pada upaya memperbaharui persepsi keamanan nasional dan membangun kapabilitas fundamental untuk menganalisis ancaman-ancaman terhadap visi keamanan nasional sebagai langkah awal dari reformasi sektor keamanan. Negara dapat membedakan apa yang menjadi ancaman yang legitimate dan tidak dengan menganalisis apa yang menjadi ancaman yang harus dihadapi sektor keamanannya dan memahami hubungan ancaman tersebut dengan kepentingan rakyat yang lebih luas. Selain itu, negara juga dapat menentukan pilihannya di antara tuntutan prioritas yang harus dipenuhi, tidak hanya di sekitar sektor keamanan, tetapi juga di antara sektor keamanan dan sektorsektor pembangunan, seperti pendidikan dan kesehatan. Analisis ancaman keamanan nasional dan hubungannya dengan kebutuhanmasyarakat yang lebih luas dapat mencegah terbentuknya sektor

keamanan yang terlalu luas dan/atau intrusif.

Agar kaji ulang masalah keamanan nasional ini dapat diarahkan kepada perubahan dari sektor keamanan secara luas, maka persepsi ancaman yang berlaku harus diperbaharui. Ini bukanlah hal yang mudah, mengingat para pelaku pada sektor keamanan umumnya bertahan pada persepsi ancaman yang sudah lama mereka pegang teguh. Keengganan untuk berubah biasanya berasal dari tidak adanya kepercayaan terhadap situasi yang berkembang, prejudis, inersia kelembagaan, dan keinginan untuk mempertahankanporsi anggaran negara atau kesempatan untuk korupsi. Ancaman baru biasanya juga tidak dipedulikan karena tidak cocok dengan prakonsepsi yang sedang berlaku atau karena tidak sepenuhnya

relevan dengan kepentingan para pelaku sektor keamanan. Analisisancaman ini diperlukan untuk memperkuat proses reformasi sektor keamanan. Pada akhirnya, tujuan utama dari reformasi pada sektor keamanan adalah untuk menciptakan institusi yang dapat lepas dari inersia kelembagaan dan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang terselubung sehingga secara konstan dapat memberikan pemutakhiran analisis ancaman terhadap visi nasional. Dengan demikian, sektor keamanan dapat beradaptasi secara kontinu dan bertahap terhadap perubahan lingkungan, tanpa memerlukan program-program reformasi lebih lanjut. Lembaga intelijen dapat memberikan materi yang dibutuhkan dalam analisis ancaman tersebut. Lebih khusus lagi, lembaga intelijen dapat mengatasi sumber-sumber bias yang dapat menimbulkan tidak akuratnya analisis ancaman. Lembaga intelijen memainkan peran penting dalam memperkuat proses reformasi, sehingga menjadi bagian dari solusi, ketimbang masalah, dalam proses tersebut.

Bagaimanapun, sentralitas posisi intelijen dalam reformasi sektor keamanan belum diimplementasikan sepenuhnya di Indonesia. Hal ini terlihat dari ketiadaan UU Intelijen Negara yang selayaknya menjadi acuan legal formal dari seluruh lembaga intelijen. Lebih dari pertimbangan legal formal, absennya UU Intelijen Negara juga mengakibatkan kurangnya profesionalisme lembaga intelijen dalam mencegah dan menangkal ancaman terhadap keamanan nasional. Selain itu, ketiadaan regulasi telah membuat intelijen menjadi lembaga yang tidak memiliki pertanggungjawaban dan lebih berperan sebagai pelayan bagi rejim yang berkuasa. UU Intelijen Negara yang memberi pengaturan yang komprehensif akan menjadi panduan bagi pelaksanaan intelijen secara efektif dan demokratik di Indonesia.

Karakter efektif maupun demokratik perlu dimiliki lembaga intelijen untuk mencapai tujuan pembentukannya, yaitu melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap pendadakan-pendadakan strategis yang berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional, dan memberikan informasi yang terkini dan akurat bagi pengambil keputusan di bidang keamanan nasional. Karakter efektif akan menjamin pencapaian tujuan pembentukan intelijen di atas, sementara karakter demokratik mencegah kooptasi intelijen oleh pemimpin negara, dan pelanggaran prinsip demokrasi dan HAM, yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuanintelijen itu sendiri.

Tingginya potensi konflik dan berbagai tindakan yang mengancam keamanan nasional (seperti terror, sabotase, separatis,subsersive dan spionase, sengketa lahan seperti Mesuji. Sengketa perburuhan seperti Freeport) membutuhkan dukungan peraturan perundangan yang mampu mencegah dan menanggulanginya. Salah satu produk Rancangan Undang-Undang yang ditujukan untuk menjadi payung dalam memberikan perlindungan atas keamanan rakyat tersebut adalah RUU Intelijen.Kebutuhan akan adanya payung hokum di bidang intelijen ini salah satunya sebagaimana disebutkan dalam dasar pertimbangan RUU Intelijen yang menyatakan bahwa untuk melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman diperlukan intelijen Negara yang professional, penguatan kerjasama dan koordinasi intelijen Negara, serta untuk mendukung tegaknya hokum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hokum dan sesuai dengan kebutuhan hokum masyarakat, penyelenggaraan intelijen Negara sebagai lini pertama dari keamanan nasional perlu diatur secara lebih komprehensif.

Namun keberadaan RUU Intelijen tidak sepenuhnya mendapat dukungan, ada beberapa pihak yang meragukan bahkan mencurigai RUU ini nantinya ketika telah disahkan justru menjadi alat penguasa untuk memberangus kemerdekaan dan mencederai penegakan HAM serta memperbesar peluang penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaannya.Kekhawatiran beberapa pihak tersebut setidaknya dilatarbelakangi oleh pengalaman praktek intelijen yang dilaksanakan selama masa sebelum reformasi yang seringkali dinilai kurang netral dan sekedar menguntungkan penguasa dan bukan mengutamakan kepentingan nasional.

Terlepas dari keberatan beberapa pihak tentang kelanjutan RUU Intelijen yang mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan oleh penguasa, pada kenyataannya payung hokum bagi dunia intelijen di Indonesia sangatlah diperlukan. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam menyusun norma hokum dalam tiap pasal, sebisa mungkin menghindari pasal yang dapat menimbulkan multi tafsir. Dalam tulisan ini tidak akan dibahas secara detil pasal demi pasal, namun hanya akan menyoroti beberapa pasal yang cukup substansial terkait dengan struktur kelembagaan dan tugas kewenangan dibidang intelijen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteljen Negara yang disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011, setelah selama sembilan tahun Rancangan Undang-Undang Inteljen Negara tersebut terkatung-katung  dan barulah saat ini Rancangan Undang-undang Inteljen   disahkan. Ada beberapa permasalahan  mendasar terhadap Rancangan Undang-Undang Inteljen Negara yang lama tidak dapat segera disahkan. Sebenarnya ada kontroversi terhadap Rancangan Undang-Undang Inteljen Negara sebagai penyebab alotnya pembahasan. Apabila disistematisir setidaknya terdapat beberapa kontroversi antara lain; pertama terkait kewenangan inteljen untuk melakukan penangkapan dan penahanan, kedua intersepsi dan penyadapan yang diberikan kepada inteljen, ketiga bagaimana menjamin pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang konsisten serta menjunjung tinggi HAM serta Demokrasi, keempat Definisi ancaman aktual dan  yang bersifat multi tafsir sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan, karena penentuan ancaman ditetapkan sepihak oleh Presiden melalui Keputusan Presiden.

Pada saat ini setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2011, juga masih menuai kontroversi dan meninggalkan masalah yang krusial yang mendapatkan resistensi tinggi bagi sebagian sekelompok masyarakat tertentu yang berpotensi pada pengujian materiil terhadap undang-undang Inteljen Negara ini. Dibandingkan sewaktu berbentuk rancangan undang-undang dan setelah menjadi undang-undang ada beberapa perbedaan masalah yang menjadikan kontroversial. Dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2011 ini terdapat permasalahan yang dapat digolongkan kedalam permasalahan yakni; pertama masalah kewenangan inteljen untuk penyadapan atau intersepsi, kedua pemeriksaan aliran dana, ketiga penggalian informasi secara mendalam, keempat multi tafsir pembocoran rahasia inteljen, kelima mewajibkan setiap penegak hukum membantu BIN dalam melakukan penggalian informasi. Keenam, multi tafsir dari ancaman potensial tentang keamanan nasional, yang akan membei peluang Presiden menentukan sepihak semua hal yang dinilai mengancam kekuasaannya sebagai ancaman potensial dan aktual terhadap keamanan nasional.

Dari masalah yang menjadi kontroversi tersebut menurut sekelompok masyarakat yang kontroversial, Undang-Undang Inteljen Negara berpotensi melanggar Konstitusi yang dapat mengurangi peran dan posisi masyarakat sipil dalam negara,  yang demokratis, dalam hal ini sering disebut dengan masyarakat Madani atau civil society yang menjunjung tinggi HAM. Terlepas Pro dan Kontra tersebut sebenarnya Undang-Undang Inteljen Negara sangat dibutuhkan sebagai payung hukum bagi Inteljen Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inteljen Negara yang berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Kemanan Nasional (national Security) dan Inteljen Negara adalah dua serangkai yang memiliki hubungan yang erat secara fungsional. Keamanan Nasional dapat terwujud dengan salah satu faktor pendukungnya yaitu Undang-Undang Inteljen Negara yang mampu menjadi payung hukum bagi para aktor keamanan sekaligus juga mampu melindungi masyarakat dalam lingkungan yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Secara teoritis seharusnya Undang-Undang Kemanan Nasional sudah ada terlebih dahulu sebagai dasar diterrbitkannya Undang-Undang Inteljen Negara. Sayang sekali undang-undang induknya belum lahir akan tetapi undang-undang anaknya sudah lahir terlebih dahulu.

Hubungan fungsional Undang-Undang Keamanan Negara dengan Undang-Undang Inteljen Negara sangat erat dan bersifat sistemik. Pada saat undang-undang anaknya sudah ada dan undang-undang induknya belum ada, keadaan semacam ini akan menjadi permasalahan hukum tersendiri. Pada Era Reformasi sekarang ini peran masyarakat dalam penyelenggaraan  negara harusnya semakin besar dibanding pada masa sebelumnya bahkan bukan hanya peran masyarakat saja yang penting akan tetapi penegakan hukum, demoktatisasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia harus ditegakkan dan dilaksanakan.

 

B.PERUMUSAN MASALAH.

Undang-Undang Inteljen Negara yang seharusnya secara fungsional sebagai implementasi dari Undang-Undang Keamanan Nasional, telah diundangkan dan berlaku mengikat bagi seluruh Bangsa Indonesia. Hakekat Inteljen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional diharapkan dapat menjalankan tugas dan penyelenggaraannya sesuai dengan sistem hukum, demokrasi dan Hak Asasi manusia. Baik ketika masih dalam bentuk rancangan undang-undang maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, muncul penolakan penolakan dari sekelompok masyarakat. Tanpa memihak pada sekelompok masyarakat yang  pro atau kontroversi yang terjadi pada masyarakat sekarang ini, kenyataan obyektif negara kita memerlukan Undang-Undang Inteljen Negara demi terciptanya stabilitas keamanan nasional. Dalam tulisan ini penulis memfokuskan pembahasan kedalam dua hal, pertama pasal-pasal mana sajakah yang mendapat reaksi keras dari masyarakat yang berpotenssi untuk diajukan uji materi/judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, kedua dapatkah Inteljen Negara dalam menjalankan tugasnya tetap sejalan dengan sistem hukum yang menghormati demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia. Kedua perumusan masalah tersebut yang akan penulis bahas pada tulisan ini.

C.PEMBAHASAN

Walaupun semua fraksi di Dewan Perwakilan rakyat sudah memberi persetujuan Rancangan Undang-Undang Inteljen Negara menjadi undang-undang, namun masih saja menyisakan sedikit persoalan dalam masyarakat. Dengan diundangkannya undang-undang inteljen, maka institusi inteljen negara harus melakukan berbagai penyesuaian diri diantaranya perubahan atas visi, misi, paradigma, azas dan doktrin inteljen dalam menghadapi dinamika yang terjadi.

Kalau berbicara mengenai intelijen, maka pada hakikatnya kita membahas mengenai suatu hal yang menjadi keamanan bagi suatu negara atau sering disebut sebagai keamanan nasional. Keamanan nasional selalu merupakan persoalan yang sangat luas dan seringkali kontroversial. Tidak mudah menyepakati bagaimana keamanan nasional dapat dijamin dan dipelihara. Karena kemanan Negara sangat terkait dengan tujuannnya untuk menjamin keselamatan rakyat, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, integritas dan eksistensi pemerintah dan bangsa, kepentingan nasional serta kesinambungan perjuangan bangsa. Maka perlu adanya suatu perwujudan dan peningkatan keamanan nasional yang harus didukung oleh suatu sistem penyelenggaraan fungsi dan aktivitas intelijen secara berdaya guna dan berhasil guna. Sementara itu Intelijen negara adalah suatu lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas intelijen berdasarkan Undang-Undang Intelijen.

Dari hal tersebut, pada hari selasa tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2011 di Jakarta pada sidang Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen menjadi undang-undang. Kehadiran UU Intelijen diharapkan mampu menjadi panduan bagi kerja Intelijen dengan rambu-rambu yang makin jelas. Dalam pelaksanaan fungsinya, Intelijen dapat bertindak secara nyata, tanpa harus dibayang-bayangi akan melanggar Hak Azasi Manusia.. Penerapan Undang-undang (UU) ini dimaksudkan sepenuhnya demi keamanan dan melindungi rasa aman warga negara serta memberikan jalan tengah untuk kepentingan negara dan aspirasi masyarakat.

Namun kenyataannya masih saja ada permasalahan  mengenai UU intelijen ini. Seperti adanya pasal – pasal  dari UU tersebut yang tidak sesuai dengan hati masyarakat sehingga reaksi perlawanan terus bergaung terutama dari golongan masyarakat sipil dan sejumlah LSM. Selain itu UU Intelijen ini dinilai berpotensial mengancam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga negara. Undang-undang ini terlalu prematur, dan tidak cukup menjadi pedoman bagi reformasi intelijen, yang di masa lalu banyak melakukan praktik-praktik hitam, yang melanggar hak asasi dan merampas kebebasan warganegara.

Kedudukan institusi inteljen sekarang ini  sudah memiliki payung hukum undang-undang dan tidak seperti sebelumnnya yang hanya berpedoman kepada  Keppres yang tentunya memilki banyak kelemahan. Terutama yang berkaitan dengan konflik kepentingan para elit politik atau penyelenggara negara yang memanfaatkan sisi kelemahan ini. Hal demikian seperti yang terjadi pada masa orde  baru  dimana terjadi pemanfaatan kekuasaan oleh penguasa. Inteljen dijadikan alat politik sebagai pressure bagi lawan politiknya. Perilaku seperti inilah yang ingin dicegah dalam masa reformasi sekarang ini.

Untuk itulah Undang-Undang nomor 17 Tahun 2011 dimaksudkan sebagai payung hukum yang memberikan jaminan terhadap keseluruhan aktivitas inteljen negara yang profesional, tetapi juga senantiasa mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan atas Hak Azasi Manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja inteljen negara kepada masyarakat.

 

1.Pasal-Pasal Yang Dianggap Kontroversial Oleh Masyarakat Sipil Dan LSM.

Pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat bersidang membahas pengesahan Undang-Undang Inteljen Negara, sementara itu di luar gedung DPR para aktivis dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), melakukan unjuk rasa menolak pengesahan RUU Inteljen Negara menjadi undang-undang. Penolakan atas pengesahan Undang-Undang Inteljen Negara ini dapat diinventaris terdiri atas beberapa kelompok ( sumber berita Kompas yang penulis kumpulkan mulai tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011). Unsur masyarakat dan  kelompok LSM yang menolak disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2011 tersebut adalah:

1.Beberapa Komisioner dari Komnas HAM. 2.Kontras. 3.Beberapa Peneliti dari LIPI 4.Strategic of Intelegence Study. 5.Aliansi Jurnalis Independen. 6.Dewan Pers 7.Komisi Informasi Pusat 8.Jaringan Pengacara Publik 9.Imparsial 10.Elsam.

Minimal sepuluh kelompok masyarakat sipil dan LSM tersebut diatas yang melakukan unjuk rasa menolak UU Inteljen Negara, dikarenakan ada beberapa pasal menurut mereka mengancam Demokrasi dan Hak Azasi Manusia.  Apabila diinventarisir pasal-pasal yang dianggap memasung Demokrasi dan HAM oleh mereka dapat dilihat sebagai berikut:

1.Pasal 25

(1) Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.

(2) Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat:

a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

c. merugikan ketahanan ekonomi nasional;

d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;

e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;

f. membahayakan sistem Intelijen Negara;

g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;

h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau

i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.

(3) Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Masa Retensi.

(4) Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.

 

 

 

2.Pasal 26

Setiap Orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.

3.Pasal 31

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan:

a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau

b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

4.Pasal 32

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

(2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:

a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;

b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan

c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

5.Pasal 34

(1) Penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;

b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara;

c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan

d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.

(2) Dalam melakukan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penegak hukum terkait wajib membantu Badan Intelijen Negara.

Bagian Kelima Organisasi

6.Pasal 44.

Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 

7.Pasal 45

Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketujuh pasal tersebut diatas yang menjadikan beberapa pihak khususnya masyarakat sipil dan LSM menolak diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 karena dianggap mamasung Ham dan Demokrasi. Alasan-alasan menolak diberlakukan pasal-pasal diatas pada satu pihak oleh LSM dan aktivis dianggap penting dan pasal-pasal tersebut harus dihapus karena melanggar HAM, akan tetapi oleh Pemerintah alasan tersebut dianggap mengada ada karena dalam tugas inteljen setelah dikeluarkannya undang-undang ini  selalu berpegang pada aturan undang-udang dan  menjunjung tinggi HAM.

Argumentasi bahwa pasal-pasal diatas dianggap merugikan masyarakat dapat dilihat dari pernyataan mereka. Pertama, terkait rahasia inteljen yang diatur dalam Pasal 25 dan pasal 26, juncto Pasal 44 dan Pasal 45. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi RUU Inteljen, Beberapa Komisioner dari Komnas HAM, Kontras, Beberapa Peneliti dari LIPI, Strategic of Intelegence Study, Aliansi Jurnalis Independen, Dewan Pers, Komisi Informasi Pusat, Jaringan Pengacara Publik, Imparsial, Elsam.   dan Agus Sudibyo anggota Dewan Pers, menilai bahwa Undang-Undang Inteljen yang mengatur ruang lingkup rahasia inteljen terlalu luas sehingga menimbulkan multi tafsir dan tidak jelas sehingga menjadi pasal karet. Menurut mereka Undang-undang Inteljen ini kontraproduktif dengan jaminan HAM, dan membahayakan masyarakat sipil yang mengakses informasi.

Pada pasal 25 dan pasal 26 yang mengatur tentang rahasia informasi intelijen yang mencakup pengertian tentang pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, dan kepentingan politik luar negeri.Pasal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya terkait prinsip kebebasan memperoleh informasi dan berekspresi dan pada pasal ini membuka ruang penafsiran yang luas.

Kondisi semacam ini berbahaya bagi pekerja/profesi pers yang melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan informasi pada masyarakat. Terlalu luasnya definisi rahasia negara yang dapat mengancam  keamanan negara dapat digunakan oleh pengguna jasa/produk  inteljen mengkriminilali sasi para pekerja pers. Dimana pada Pasal 44 dan Pasal 45 bagi pihak yang dianggap membocorkan rahasia negara dapat diancam pidana dan denda yang tinggi.

 

Sisi lain yang justru menjadikan badan intelijen memosisikan masyarakat sebagai enemy adalah pasal 44 yang mengancam pidana maksimal 10 tahun dan denda 500 juta bagi siapa pun yang dianggap membocorkan rahasia intelijen. Pasal ini dipertegas pasal 45: “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta.”  DPR bagai mengejar target dalam menyelesaikan RUU Intelijen, meski mengancam HAM. Melihat berbagai ancaman yang tersembunyi bagi warga Indonesia dalam undang-undang ini, sepertinya para anggota Dewan Terhormat bukan wakil rakyat, tetapi musuh rakyat yang hendak menjebak, menjebloskan rakyat. Padahal rakyatlah yang mengantar mereka ke gedung mewah di Senayan.

Banyak pasal di UU Intelijen ini mengancam HAM, melanggar kebebasan pers, serta mencederai demokrasi. Apalagi beberapa pasal tidak saja berlapis, tapi juga merupakan pasal “karet” yang bisa ditafsirkan macam-macam, sesuai keinginan penguasa. Malah pasal 44, tanpa disadari bisa memerangkap siapa pun, karena semua informasi pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam, ketahanan ekonomi, dan hubungan luar negeri, (bisa) dianggap rahasia intelijen.

Tidak hanya masyarakat yang terancam terjerat undang-undang ini, tetapi juga pers. Media atau wartawan yang bertugas melakukan liputan secara tidak sengaja bisa terjerat atau dianggap membocorkan rahasia intelijen, karena misalnya memberitakan tentang perburuan seseorang yang dianggap teroris, padahal intelijen menyatakan merahasiakan perburuan itu. Mungkin salah satu alasan DPR mengesahkan UU ini 11 Oktober lalu-saat perhatian masyarakat tercurah pada kesibukan Presiden SBY mempersiapkan reshuffle-meski RUU Intelijen ini telah terkatung-katung sejak 9 tahun lalu, agar luput dari sorotan masyarakat.

Bagaimana kita berharap DPR melindungi rakyat, sementara dalam membuat UU mereka justru sepakat membuat perangkap. Lebih mengecewakan lagi, DPR sepertinya menganggap kecil ketika masyarakat bereaksi. Tidak tertutup kemungkinan nantinya DPR justru melempar tanggung jawab kepada Patrialis Akbar dan Sutanto, dengan alasan UU tersebut disahkan ketika masing-masing menjabat Menteri Hukum & HAM dan Kepala Badan Iintelijen Negara (BIN).

Apakah para anggota Dewan tidak sadar bahwa mereka harus mengawasi penerapan undang-undang itu sendiri? Bukankah akan menyulitkan mereka juga. Karena itu, menghadapi kenyataan yang ada, tak ada kata lain: lawan. Masyarakat wajib melawan. Pers atau media massa harus beraksi, memelopori agar Undang- Undang Intelijen direvisi. Mari bersatu menghadapi ancaman semena-mena. Tentu perlawanan yang dilakukan bukan dengan kekerasan, tetapi menempuh jalur resmi, mengajukan uji materi terhadap undang-undang ini kepada Mahkamah Konstitusi.

 

Dari ketentuan pasal 25 dan Pasal 26 juga ada permasalahan tersendiri antara Undang-Undang Inteljen Negara dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.  Bila kita mencermati Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang UU KIP misalnya rahasia inteljen yang dikatagoriman dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara penafsirannya harus difinitip dan tidak terlalu luas agar Undang-Undang Inteljen Negara tidak berbenturan dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik. Dikatakan juga oleh Ahmad Alamsyah Siragih (Komisioner KIP) di Jakarta 14 Oktober 2011, Undang-Undang Inteljen yang mengatur rahasia inteljen negara seharusnya bukan memperluas arti rahasia negara akan tetapi mempertajam ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tingkatan mana informasi tersebut bersifat rahasia dan pada tingkatan mana informasi tersebut bersifat terbuka.

Kedua, sekelompok masyarakat yang keberatan terhadap pasal 31 dan 32 antara lain Koalisi Masyarakat Sipil, Imparsial dan Elsam. Pasal 31 dan Pasal 32 UU Intelijen Negara yang membahas tentang Badan Inteljen Negara   memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap setiap orang yang terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, subversi,  sabotase, dan kegiatan lain yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Penolakan terhadap kewenangan khusus Lembaga Kordinassi Inteljen Negara (LKIN) untuk melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat untuk membiayai terorisme, sparatisme, dan ancaman gangguan, hambatan dan tantangan yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah termasuk permintaan yang harus dipenuhi oleh Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Keuangan bank, Lembanga Keuangan Bukan Bank serta Lembaga Jasa Pengiriman Uang.

Pengaturan kewenangan khusus tersebut harus diselaraskan dengan Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik/ITE, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bbagaimanapun interseosi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana adalah untuk kepentingan proses hukum (pro justitio).

Luasnya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara inteljen negara ini, menyebabkan dalam aktivitasnya setiap personil inteljen negara tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun termasuk dalam kehidupan politik, partai politik, golongan atau paham tertentu sebagai cerminan dari asas netral.

Ada pertanyaan mendasar terhadap eksesitensi inteljen, “sebenarnya untuk siapa kegiatan inteljen negara ini”. Hasil akhir dari setiap kegiatan inteljen negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini merupakan bagian dari asas akuntabilitas lembaga negara. Namun lebih dari pada itu, sisi lain yang penting dari inteljen negara adalah untuk mendukung kepentingan pembangunan ekonomi dan kemajuan investasi, atau setidaknya mendukung kepentingsn ekonomi nassional.

Terkait dengan kepentingan kepentingan kemajuan ekonomi nasional, Undang-Undang Inteljen Negara masih perlu disempurnakan untuk memperkuat fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di bidang ekonomi dan kontra inteljen dengan negara dan perusahaan asing. Kelemahan terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah ketidakmampuan bersaing di negerinya sendiri dan inilah salah satu egenda terbesar bagi komunitas inteljen negara.

Aturan inteljen negara harus dapat mengarahkan lembaga dan komunitas inteljen untuk menjalankan operasi inteljen di luar negeri dan bersifat lintas batas negara, serta terhadap warga, lembaga dan negara asing. Adapun terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia selayaknya hanya diperiksa jika terdapat indikasi pidana dan hanya semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum.

Ketiga, sekelompok masyarakat sipil dan LSM sangat keberatan dan trauma pada pengalaman Zaman Orde Baru terhadap ketentuan Pasal 34 yang isinya: (1) Penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen; b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait. (2) Dalam melakukan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penegak hukum terkait wajib membantu Badan Intelijen Negara.

Dicermati dari ketentuan Pasal 34, Undang-Undang Intelijen Negara menjadi batu ujian bagi prinsip kerahasiaan hubungan advokat dan klien. Oleh karena advokat, menurut UU No 18 Tahun 2003, disebut sebagai penegak hukum, maka kewajiban penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara juga mengikat advokat.      Jika asumsi itu yang dipakai, maka ketentuan Pasal 34 ayat (2) berpotensi merugikan advokat karena akan merusak hubungan advokat dan klien. Direktur Eksekustif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam, Indriaswati D Saptaningrum mengatakan setiap advokat wajib menjalankan kode etik profesi, termasuk menjaga kerahasiaan klien. Seorang hakim sekalipun tak bisa memaksakan advokat untuk membuka rahasia kliennya.

Pasal 31 Undang-Undang Intelijen Negara memberi wewenang kepada aparat Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan penggalian informasi. Penggalian informasi adalah upaya terakhir untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan akurat sebagai tindak lanjut dari informasi yang diperoleh sebelumnya, antara lain melalui pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyurupan, pemeriksaan aliran dana, dan penyadapan. Pasal 34 ayat (1) mendorong BIN untuk melakukan kerjasama dengan penegak hukum terkait.

Klausul yang menjadi masalah dalam konteks ini adalah Pasal 34 ayat (2). Ayat ini mewajibkan setiap penegak hukum membantu BIN dalam melakukan penggalian informasi. Apakah seorang advokat wajib membantu BIN untuk membongkar rahasia klien yang ditangani  advokat? “Kerahasiaan klien itu tak bisa dikalahkan oleh kepentingan penggalian informasi oleh intelijen,” tegas Indriaswati. Sistem hukum Indonesia mengenal empat pilar penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ditegaskan dalam UU No 18 Tahun 2003. Seorang advokat wajib merahasiakan apa saja yang disampaikan kliennya. Jika ada kewajiban advokat membantu petugas intelijen untuk membongkar rahasia klien, itu sama saja mengkhianati prinsip-prinsip pembelaan.

Potensi merugikan itu muncul, kata Indri, karena Pasal 34 ayat (2) tak membuat rincian yang jelas perbuatan ‘membantu’ seperti apa yang dimaksud. Hanya disebutkan bantuan itu diberikan dalam rangka penggalian informasi mengenai sasaran. Jika sasaran intelijen adalah klien si advokat, apakah ada kewajiban bagi advokat memberikan informasi yang merugikan kliennya?  Advokat Bambang Widjojanto juga mengingatkan menjaga kerahasiaan klien sebagai bagian dari kode etik advokat harus dilindungi. “Kode etik advokat harus dilindungi,” ujarnya(PSKP UGM, tanggal 28 Nopember 2011).

Bambang membenarkan ada ketentuan dalam Undang-Undang Intelijen Negara yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lain. Jika suatu aturan tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan multi-interpretasi sebaiknya diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya pikir advokat sudah mengerti bagaimana jalan keluarnya, sebaiknya diuji saja ke MK,” kata advokat yang juga pengajar di Universitas Trisakti ini.  Anggota jaringan pengacara publik, yang juga peneliti Elsam, Wahyudi Djafar, membenarkan kemungkinan judicial review Undang-Undang Intelijen Negara. “Termasuk Pasal 34 yang akan kami mohonkan untuk diuji,” ujarnya.

            Undang-Undang Intelijen Negara banyak dikritik karena dinilai masih memuat pasal-pasal yang bersifat karet, bisa ditafsirkan begitu saja oleh aparat di lapangan. “Undang-Undang ini masih memberi ruang yang sangat luas kepada BIN menggunakan kewenangan tanpa rambu yang jelas,” kata Indriaswati.   Salah satu yang layak diperjelas adalah bentuk dan mekanisme pemenuhan kewajiban penegak frase ‘penggalian informasi’ dicurigai sebagai bahasa lain dari penyelidikan. Jelas atau tidak masalah pasal 34 ayat (2), Wahyudi memastikan permohonan judicial review Undang-Undang Intelijen Negara sudah digodok dan difinalisasi untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa LSM dan Adsvokat senior seperti Bambang Widjojanto merasa prihatin terhadap ketentuan dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 ini. Tidak menutup kemungkinan pengalaman inteljen pada rezim Orde Baru akan terulang lagi pada Reformasi ini.

2.Cara Kerja Inteljen Negara Yang Tetap Dalam Koridor Hukum dan HAM

Salah satu keberadaan intelijen negara di Indonesia sudah pasti harus melaksanakan dan mengikuti terhadap tujuan dan didirikannya negara Indonesia (sebagaimana tertuang dalam UUD 1945) yakni merealisasikan dan mendukung nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia (HAM). Dalam UU tentang Intelijen Negara rupa-rupanya hal tersebut dirumuskan di dalam bagian menimbang huruf c yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut  :

Bagian Menimbang Huruf c UU tetang Intelijen Negara

Bahwa untuk melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman,diperlukan intelijen negara yang profesional,penguatan kerjasama dan koordinasi intelijen negara,serta untuk mendukung tegaknya hukum, nilai-nilai demokrasi,dan hak-hak asasi manusia”

Dengan dirumuskannya hak-hak asasi sebagai hal yang didukung dalam rangka penyelenggaraan dinas intilijen negara, hal itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa hak-hak asasi manusia dalam kegiatan intelijen – tidak bisa ditawar-tawar lagi – harus menjadi perhatian bagi seluruh jajaran atau aparat yang tergabung dalam dinas intilijen .Kegiatan intelijen yang dilakukan secara brutal tanpa berorientasi pada ditegakkannya demokrasi dan hak asasi manusia adalah dinas intelijen yang tidak sesuai dengan karakter negara Indonesia yang diposisikan sebagai hamba demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Berangkat dari sini maka dalam tulisan berikutnya penulis akan berusaha untuk mengulas tentang kegiatan intelijen yang seharusnya diorientasikan pada penegakan demokrasi dan hak asasi manusia, karena ini merupakan prinsip yang sangat mendasar bagi keberadaan dinas intelijen di negara bangsa ini.

Kegiatan intelijen negara pada prinsipnya diorientasikan untuk mendukung formulasi keamanan negara yang melibatkan aktivitas pengumpulan informasi, analisis informasi yang telah terkumpul,kontraintelijen dan kontraspionase, dan yang terakhir adalah operasi rahasia.

Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara-cara seperti fotografi,penyadapan komunikasi elektronik, dan metode-metode lainnya yang melibatkan teknologi,mengakses sumber-sumber terbuka seperti publikasi dan siaran-siaran radio dan televisi, dan acara-acara lainnya(Ismantoro,2011:75) .

Menurut pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang sering disebut dengan istilah Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) pelbagai informasi yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa – ada 5 (lima) jenis informasi yang dapat di jadikan alat bukti yang sah dalam proses hukum acara pidana, di luar jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah -. Oleh karena alat bukti di luar jenis yang telah diatur dalam KUHAP itu di anggap tidak sah menurut hukum, maka untuk mensahkannya  didalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 yang kemudian di kukuhkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyebutkan pelbagai informasi dari kegiatan intelijen yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan – selain kelima alat bukti yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – .Adapun pelbagai alat bukti tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

  1. Alat bukti lain (selain alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP – pen.) berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara  elktronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  2. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronnik, termasuk tetapi tidak terbatas  pada :
    1. Tulisan, suara, atau gambar;
    2. Peta, rancangan, foto dan sejenisnya;
    3. Huruf, tanpa, angka, simbol, atau perforasi (“menembus” kalimat yang masih “bersayap” misalnya kalimat pengntin yang artinya pelaku bom bunuh diri – pen.) yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Informasi yang dikumpulkan oleh intelijen harus bersifat terkini dan akurat. Metode pengumpulan informasi, terlepas dari sumber informasi, harus dilakukan dengan cara-cara tertutup. Metode ini harus memiliki standart operating procedures yang mengombinasikan penggunaan intelijen berbasis teknologi dan intelijen barbasis manusia, dan dilengkapi sistem penyimpanan informasi. Selain itu, tentunya informasi yang dikumpulkan intelijen harus melalui uji serta validitas dan reabilitas.

Pengaturan tentang keharusan adanya variasi sumber dan jenis informasi dan standart operating procedures adalah dasar dari direalisasikannya demokrasi secara empirik dalam dinas intelijen negara. Sedangkan keharusan adanya uji validitas dan reliabilitas  adalah demi efektif dan akuratnya informasi yang terkumpul dalam kegiatan intelijen. Ketiadaan terhadap hal-hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan menggiring kegiatan intelijen pada karakter yang tidak efektif dan dapat pula terjadi hal-hal yang bersifat manipulatif dan rekayasa informasi, memiliki subjeknivitas tinggi, dan tidak memiliki sistem penyimpanan informasi.

Dalam melakukan pengumpulan informasi, lembaga intelijen memiliki sejumlah kewenangan khusus yang dimasukkan untuk meningkatkan efektivitas kerjanya. Namun kewenangan khusus ini perlu diatur secara jelas dan tegas di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan intelijen negara harus memastikan bahwa penggunaan kewenangan khusus ini harus berdasarkan otorisasi. Bagaimanapun, peraturan Undang-undang harus menghindari substansi yang justru memberi kewenangan kepada lembaga intelijen melakukan metode penangkapan, kekerasan, atau penihilan hak-hak sipil seseorang, atau melakukan suatu kewenangan khusus tanpa otorisasi.

Lebih penting lagi, pengaturan yang dilakukan oleh sebuah produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus tunduk pada koridor pemenuhan hak-hak sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, metode pengumpulan informasi yang diterapkan oleh dinas intelijen harus menghindari cara-cara sebagai berikut:

1. Melibatkan kekerasan; 2. Ancaman; 3. Penangkapan; 4. Penahanan; 5. Penyiksaan; 6. Penyanderaan; dan 7. Penculikan.

Dinas-dinas intelijen yang tidak memiliki karakter demokratik menghimpun informasi dengan cara menangkap dan menyadap tanpa kewenangan, melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana penulis sebutkan ke dalam ke-7 (tujuh) poin tersebut.

Setelah pengumpulan informasi, kegiatan intelijen selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap informasi intelijen. Analisis diperlukan untuk mengubah data-data mentah yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan menjadi informasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan. Biasanya, informasi mentah yang diperoleh dari pengumpulan informasi bersifat parsial dan multitafsir. Oleh karena itu, proses analisis akan sangat penting dalam siklus intelijen,  yaitu untuk memberikan penilaian yang tepat mengenai kapabilitas, maksud, dan tindakan lawan.

Analisis informasi biasanya menggunakan metode-metode ilmiah dan berbasis pada data. Produk analisis berbentuk opini, terlebih yang dibuat berdasarkan stereotipe dan kesadaran umum (common sense), berpotensi melahirkan kebijakan yang salah sasaran. Selain itu, analisis informasi intelijen juga harus bersifat objektif, komprehensif, preskriptif – analisis, dan orisinal. Produk yang dihasilkan dinas intelijen dari proses analisis adalah skenariodan informasi terkini yang validitas dan reliabilitasnya bisa di uji. Proses analis informasi intelijen yang bersifat subjektif, parsial, deskriptif, dan/atau fiktif, dapat menghasilkan intelijen yang sudah tidak memiliki manfaat waktu (out of date). Informasi intelijen selayaknya juga memiliki mekanismeyang memungkinkan publik memiliki akses pada level yang terbatas, sebab ketertutupan informasi pada gilirannya akan menimbulkan keresahan sosial.

Analisis intelijen menjadi tidak efektif dalam membantu pengambilan kebijakan keamanan nasional bila dilakukan dengan menggunakan metode-metode nonilmiah, berbasis opini, dan stereotipe (common sense), bersifat subjektif, parsial, deskriptif, bahkan fiktif.

Kegiatan ketiga dari kegiatan intelijen adalah kontra intelijen.Tujuan dari kontra intelijen adalah untuk melindungi kapabilitas-kapabilitas intelijen,dari segala aktivitas yang dijalankan oleh intelijen asing. Pada tingkat sederhana, kontra intelijen berwujud kegiatanuntuk mencegah intelijen lawan memperoleh informasi. Tindakan proteksi ini dicapai melalui program-program pengamanan (tindakan-tindakan untuk melindungi informasi dari mereka yang tidak memiliki otorisasi untuk mengaksesnya) dan melalui kontra spionase (tindakan-tindakan untuk menahan agen-agen intelijen asing agar mereka tidak dapat memperoleh informasi rahasia). Selain itu, kontra intelijen juga bertujuan untuk melakukan proteksi dari analisis intelijen lawan dan kemampuan analisisnya. Hal ini dilakukan dengan melalui operasi-operasidesepsi yang memberikan informasi palsu atau misleding untuk membuat lawan memperoleh kesimpulan yang salah mengenai kapabilitas, tindakan, ataupun maksud dsri intelijen kita.

Aktivitas intelijen seharusnyahanya ditujukan kepada elemen-elemen asing yang mengancam keamanan nasional. Namun, apabila kontra intilen itu harus dilakukan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri hal itu harus dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut ini :

  1. Bekerja bagi kepentingan asing/musuh
  2. Menunjukkan permusuhan terhadap keseluruhan bangunan konstitusi dan sendi-sendi ketatanegaraan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan;
  3. Mendorong terjadinya konflik primordial; dan
  4. Menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendorong terjadinya kekerasan politik.

Lebih dari itu, kegiatan kontraintelijen juga harus patuh kepada prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi, yang meliputi :

  1. Hak untuk hidup;
  2. Hak untuk bebes dari penyiksaan;
  3. Hak untuk bebas dari perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan
  4. Hak untuk memilikikebebasan berpikir, keyakinan nurani dan agama.

Akhirnya kegiatan kontraintelijen tidak dilakukan dengan cara-cara :

  1. Melibatkan kekerasan;
  2. Ancaman;
  3. Penangkapan;
  4. Penahanan;
  5. Penyikaan;
  6. Penyanderaan;
  7. Penculikan; dan
  8. Lebih mengutamakan metodepersuasi dan propaganda.

Kegiatan intelijen yang terakhir adalah opeasi rahasia.Operasi rahasia merupakan kegiatan intelijen yang cukup berbeda ketimbang dengan koleksi dan analisis informasi karena operasi rahasia lebih bertujuan untuk memengaruhi peristiwa-peristiwa politik secara langsung. Dari segi intensitas, operasi rahasia bisa berkisar dari persuasi atau propaganda hingga tindakan para militer. Karakter utama dari operasi rahasia adalah pengaburan peran pemerintah dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Operasi rahasia merujuk pada upaya suatu pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan luar negeri dengan cara menjalankan kegiatan-kegiatan rahasia untuk memengaruni perilaku dari pemerintah asing atau peristiwa-peristwa sosial, ekonomi, militer, atau politikdi negara lain. Upaya tersebut dapat diarahkan kepada perintah suatu negara, masyarakat di negara lain secara keseluruhan, ataupun bagian tertentu dari masyarakat di negara lain.

Sama seperti halnya dengan kegiatan kontra intelijen, operasi rahasia memerlukan otoritas sebelum dijalankan. Otorisasi ini merupakanhasil dari keputusan politik dan disertai pemberitahuan kepada sub-komite khusus di parlemen sebagai bagian dari kontrol legislatif. Kegiatan ini juga baru bisa dilakukan bila didasarkan atas hasil analisis informasi secara objektif. Operasi rahasia tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bisa dihapuskan dan harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu adanya mekanisme pelaporan dinas intelijen kepada lembaga legislatif (parlemen/DPR) tentang pelaksanaannya. Pertanggungjawaban ini sekaligus membuat operasi intelijen mampu berhadapan dengan hukum, bukan sebuah kegiatan yang liar dan ilegal. Operasi rahasia selayaknyabersifat nonpartisan, dijalankan oleh satuan tugas intelijen, dan memiliki batasan waktu dan kewenangan yang jelas.

Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) dalam tulisannya memerinci hak-hak asasi apasaja yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights) yang sesungguhnya telah terumuskan dalam Konvenan Internasional hak-hak sipil dan politik (international convenant on civil and political rights), sebagai barikut ini :

  1. Hak untuk hidup (pasal 6).
  2. Hak untuk tidak disiksa atau d perlakukan dengan keji serta merendahkan martabat kemanusiaan (pasal 7).
    1. Hak untuk tidak diperbudak (pasal 8).
    2. Hak untuk tidak dipenjara karena kegagalan menjalankan kewajiban yang di setujui dalam kontrak (pasal 11).
    3. Hak untuk tidak dikenakan atas suatu hukum yang berlaku surut (pasal 15).
    4. Hak untuk diperlakukan sama didepan hukum (pasal 16).
    5. Hak untuk kebebasan mengungkapkan pikiran, hati nurani dan beragama (pasal 18).

Ketujuh prinsip hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dihapuskan tersebut di atas adalah prinsip-prinsip yang telah di akui sebagai hukum kebiasaan internasional (international customary law ). Sebagaimana ditentukan dalam hukum internasional bahwa salah satu sumber dari hukum internasional dalam penegakannya bersumber pada hukum kebiasaan internasional (kontras, 2011:11). Ini artinya apabila dinas intelijen dalam kegiatan atau operasinya melanggar hak-hak yang tidak dapat dihapus tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dinas intelijen telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum internasional. Dan artinya pula, jika hal ini terjadi negara Indonesia – sebagai subjek hukum internasional – harus bertindak tegas terhadap pelanggarnya !

Kita kembali lagi pada ulasan operasi rahasia dinas intelijen. Untuk sasaran di dalam negeri,operasi rahasia hanya dapat di lakukan bila memenuhi salah satu dari empat syarat spesifik, sebagai berikut ini :

  1. Bekerja bagi kepentingan negara asing/musuh;
  2. Menunjukkan permusuhan terhadapkeseluruhan bangunan konstitusi dan sendi-sendi ketatanegaraan yang dilakukan denagn cara-cara kekerasan;
  3. Mendorong terjadinya konflik primordial; dan
  4. Menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendorong terjadinya kekerasan politik.

Secara yuridis – konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28j ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan  moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dari bunyi Pasal 28j ayat (2) tersebut dapatlah ditarik suatu garis pemahaman bahwa memang setiap orang memilki hak asasi yang harus dihormati oleh negara dan oleh siapapun, namun demi kepentingan hak asasi itu pula dalam keadaan tertentu sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan hak asasi manusia itu harus dibatasi – berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan – ada hak-hak asasi yang tidak dapat dihapuskan –sebagaimana telah penulis ulas disebutkan sebelumnya – dan harus senantiasa dihormati oleh semua pihak terutama oleh negara.

            Salah satu faktor profesionalitas anggota intelijen adalah pemenuhan hak-hak anggota intelijen. Salah satu  hak yang sangat penting bagi anggota intelijen, mengingat profesi intelijen adalahprofesi yang penuh dengan risiko keamanan, adlah hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan ini tidak hanya ditujukan kepada perlindungan pribadianggota intelijen yang bersangkutan, namun perlindungan juga harus diberikan oleh negara kepada seluruh anggota keluarga intelijen.

Di dalam struktur organisasi intelijen, secara garis besar, anggota-anggotanya terbegi ke dalam dua bentuk, yakni intelije yang bertugas sebagai analis dan anggota yang bertugas turun langsung ke lapangan untuk menjalankan operasi intelijen atau dengan kata lain anggota intelijen yang menjalankan fungsi pelaksana kegiatan intelijen. Risiko keamanan yang sangat tinggi, berangkat dari pembagian ke dalam bentuk tersebut, adalah anggota intelijenyang bertugas sebagai pelaksana. Hal ini wajar karena anggota intelijen yang turun langsung ke lapangan sudah otomatis menjalin kontak langsung dengan lawan dimana pihak lawan memosisikan anggota intelijen ini, apabila di susupkan ke dalam tubuh musuh, sebagai “musuh dalam selimut” bagi pihak lawan. Dari sini apabila penyamarannya terbongkar oleh pihak lawan, tidak hanya dirinya yang terancam keselamatannya, namun juga tidak menutup kemungkinan keluarga dari anggota yangbersangkutan juga akan terancam. Dan oleh karena itulah, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada diri dan keluarga anggota intelijen yang besangkutan.

Tanpa adanya pengaturan hukum terhadap perlindungan diri dan anggota intelijen, tidak menutup kemungkinan anggota intelijen yang bersangkutan hanya di posisikan sebagai tumbal bagi kepentingan negara an sich. Dan jika hal ini terjadi, maka tidak berlebihanbahwa negara sudah tidak memiliki hati dan moral, karena negara hanya mau merenggut kemanfaatan dari tugas anggota intelijen tersebut, sementara itu hak-haknya untuk dilindungi oleh negara ditelantarkan. Dan akhirnya jika jika halini terjadi, maka negara akan dicap sebagai negara sadis dan pelanggar hak-hak asasi manusia.

Ada dua bentuk perlindungan negara terhadap anggota intelijen, yaitu perlindungan identitas dan perlindungan profesi.

Dalam perlindungan identitas, negara dan pihak-pihak terkait harus menjamin kerahasiaan jati diri dan semua hal yang berkaitan dengantanpa pengenal anggota intelijan negara yang bersangkutan. Tidak hanya itu saja, jika pada suatu ketika, tanpa disengaja dan atau dengan pelbagai alasan, identitas anggota terbongkar oleh pihak lawan, maka negara berkewjiban untuk melindulgi anggota intelijen yang bersangkutan secara maksimal.

Perlindungan profesi adalah perlindungan dari negara kepada anggota intelijen yang bersangkutan dalam hal anggota intelijen menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kegiatan keintelijenan. Hal ini sangat perlu mengingat risiko keamanan sebagaimana yang telah penulis sebutkan dimuka.

Namun demikian, berkaitan dengan perlindungan identitas bahwa bagaimanapun juga perlindungan identitas harus menetapkan perlindungan identitas dan profesi intelijen dapat di buka untuk kepentingan penegakan hukum, proses pengungkapan kejahatan serius (kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perag dan agresi). Ketiadaan terhadap ketentuan ini akan membuat publik maupun aparat penegak hukum tidak memiliki akses terhadap informasi anggota intelijen yang di duga melakukan tindakan kejahatan serius.

Khusus berkaitan dengan perlindunganprofesi intelijen, seharusnya perlu diatur pula tentang suatu mekanisme nota keberatan dari anggota intelijen terhadap perintah atasan yang dirasa melebihi wewenang atau bertentangan dengan peraturan perundangan dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Intelijen yang tidak memiliki mekanisme pengajuan nota kebaratan tersebut, berpotensi untuk mengalami :Pemaksaan tugas oleh atasan yang melampaui wewenang dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan.

 

D.PENUTUP

Kesimpulan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang memberikan jaminan terhadap semua aktivitas Inteljen Negara Yang Profesional. Akan tetapi semua aktivitas Inteljen Negara Pasca Reformasi ini harus senantiasa mengedepankan nilai-nilai Demokrasi dan penghormatan atas Hak Azasi Manusia sebagai bentuk dari akuntabilitas kinerja Inteljen Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 ini mendapat penolakan beberapa pasal dari masyarakat sipil dan LSM. Pasal-pasal yang ditolak oleh mereka adalah pasal-pasal yang mengatur masalah tefsir ancaman keamanan nasional, intersepsi atau penyadapan, penggalian informasi mendalam, aliran dana yang dicurigai untuk pebiayaan teroris, pembocoran rahasia inteljen dan kewajiban setiap penegak hukum membantu BIN dalam  melakukan penggalian informasi.

Dalam setiap aktivitas dari Inteljen Negara sudah mendapat landasan hukum dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Maksud diundangkannya Undang-Undang Inteljen Negara adalah semua yang dilakukan oleh Inteljen Negara harus sesuai dengan aturan hukum demi cegah dini semua ancaman keamanan terhadap negara  dan pada sisi lain tetap menghormati Demokrasi dan menjunjung Tinggi Hak Azasi Manusia. Undang-Undang Inteljen Negara merupakan lini terdepan dari Kemanan Nasional.

Saran.

Hendaknya seluruh komponen bangsa mengawal pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Baik itu LSM, masyarakat sipil, akademisi dan komponen bangsa lainnya berkepentingan agar terlaksana dengan baik Undang-Undang Inteljen Negara. Kenerja profesional Inteljen Negara yang sesuai dengan koridor hukum yang dapat menciptakan kondisi negara tertib dan aman adalah harapan dari seluruh komponen bangsa.

 

DAFTAR BACAAN

1.Arief Rahmad, Ali Murtopo dan Dunia Inteljen Indonesia, Narasi Yogjakarta, 2011.

2.Busro Muqoddas, Hegemoni Rezim Inteljen, PUSHAM UUI YOGJAKARTA, 2011.

3.Faisal Idris, Panduan Perancangan Undang-Undang Inteljen Negara, Pacivis Jakarta,2006.

4..Ismantoro Dwi Yuwono, Inteljen Negara, Pustaka Yustisia Yogjakarta, 2011.

UNDANG-UNDANG

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

2.Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Inteljen Negara

This entry was posted in Makalah and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.