LUTHFI HASAN ISHAAQ PRESIDEN PKS DITANGKAP KPK

Priyo Handoko

Dosen Pasca Sarjana AIAN Sunan Ampel Surabaya

Luthfi diperiksa oleh KPK sejak Kamis 31 Januari 2013 dalam  DUGAAN  kasus suap   pembatasan quota impor daging sapi tahun 2013 yang dijalankan oleh PT Indoguna Utama. Luthfi ditangkap KPK bersama rekanan dari PT Indoguna Utama Arya Abdi Efendi, Juard Effendi dan Ahmad Fathanah teman Luthfi dan kemudian ditahan pada rumah tahanan negara di Pomdam Jaya Guntur.

Kamis 31 Januari 2013 pukul 18.50 wib juru bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers menyatakan”…dalam setiap kasus yang diawali dengan operasi tangkap tangan, KPK biasanya langsung menahan para tersangka. Walaupun tidak tertangkap tangan KPK telah memilki alat bukti yang cukup untuk meletakkan Luthfi sebagai tersangka bersama dengan tiga orang lainnya…”. Lanjut Budi juga bahwa penahanan dimaksudkan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

Pada sisi lain Penasehat Hukum Luthfi, M Assegaf mengatakan, pemeriksaan Luthfi belum menyentuh materi pokok perkara. Ada pertanyaan besar Assegaf mengapa Luthfi langsung ditangkap begitu dijadikan tersangka oleh KPK. Padahal Luthfi tidak tertangkap tangan oleh KPK, demikian pernyataan Assegaf dalam kesempatan berbeda.

Sebagai warga negara kita senang KPK melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi. Seluruh komponen bangsa akan mendukung kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Selama Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum dicabut, seluruh komponen bangsa Indonesia terikat untuk melaksanakannya dan mematuhinya undsang-undang tersebut.

Khusus dalam kasus Luthfi yang penulis ikuti sejak awal proses sampai dengan tanggal 1 Pebruari ini, menurut hemat penulis yang mantan Advokat  yang praktik selama 20 tahun dan menangani banyak kasus korupsi diantaranya  pejabat tinggi maupun Dewan, bahwa dalam penanganan kasus ini terdapat standar ganda pada KPK dalam menangani Luthfi. Kasus Luthfi memang secara formal tindakan KPK dapat dipertangungjawabakan. Mulai investigasinya sampai penahanannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. ( penulis tidak terkait dengan PKS karena penulis PNS dan Ketua LBH GP Ansor Jawa Timur). Tidak ada benang merah penulis dengan PKS. Maupiun GP Ansor dengan PKS. Afiliasi penulis BUKAN PADA PKS akan tetapi penulis simpatisan pada partai yang berbasis  Nahdliyin.

Tulisan ini disusun berdasarkan pengalaman sejarah KPK dalam menangani kasus korupsi terhadap tokoh elit partai lain dalam hal ini Partai Demokrat.. Tentunya kita masih segar ingatannya bagaimnana kasus Angelina Sondak, Kasus Andi Mallarangeng dan kasus Miranda Gultom. Kita bangsa Indonesia mengetahui perkembangan kasus mereka bertiga. Dimana sejak ditetapkan sebagai tersangka mereka bertiga sampai dengan perkembangan kasus terakhir ini sangat berbeda dengan Luthfi.Pertanyaannya adalah samakah standar perlakuan KPK  pada Luthfi dibanding dengan kasus dari kader Demokrat. Tentunya masyarakat luas dapat membandingkannya dan dapat menarik kesimpulan sendiri.

Kita harus menghormarti pernyataan Presiden Sby yang komitmen memberantas korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu dan tidak diskriminatif. Demi  cita-cita besar Presiden Sby dalam pemberantasan korupsi dan menegakkan keadilan, lembaga Penagak Hukum apa saja harus menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak memakai standar ganda. Kita percaya Sby bukan hanya presidennya Partai Demokrat saja akan tetapi Presidennya Bangsa Indonesia.

Dalam penanganan kasus Luthfi ini menurut hemat penulis menyisakan pertanyaan mendasar  apakah KPK dalam menjalankan tugasnya benar-benar dilakukan secara adil dan tidak pandang bulu, Apabila KPK ingin mendapatkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, maka KPK harus menjalankan tugas secara adil dan tidak memakai standar ganda.(Penulis bukan simpatisan PKS, juga bukan Alumnus Gontor. Penulis dididik pada Pondok Pesentren Salafiyah Peta Kauman Tulungagung Pimpinan Kyai H Abd Djalil Mustqim).

 

This entry was posted in Makalah and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.