EKONOMI SYARIAH

Praktek-praktek ekonomi telah ada dalam kehidupan nyata jauh sebelum terdaapat teori tentang ekonomi itu sendiri. Praktek-praktek itu tidak merupakan dari suatu system yang dipikirkan sebagai suatu keseluruhan, tetapi merupakan suatu cara tersendiri untuk memenuhi keperluan-keperluan praktis yang tiada orang mengetahuinya siapa yang menemukannya. Hal tersebut telah dicoba, diubah, digabungkan, dipegang teguh, atau dilepaskan menurut perubahan dan keadaan.

            Jenis perbuatan yang biasanya dipandang bersifat ekonomi ialah perbuatan yang sangat erat hubungannya dengan cara-cara  manusia mencari nafkahnya. Bagaimanakah suatu keluarga, suatu suku, suatu bangsa, suatu kelompok bangsa-bangsa menghasilkan dan membagikan makanan, pakaian, jasa dan barang-barang lainnya yang diinginkan oleh umat manusia.

            Praktek untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia sangat berbeda-beda  di antara bangsa-bangsa yang sekarang ada di dunia ini. Kebiasaan ekonomi umat manusia telah berubah dengan pesat dari type konvensional kepada type yang modern sejak pengaruh peradaban barat ke penjuru dunia.

            Sejak Adam Smith mengeluarkan bukunya “ An Inquiri into the Nuture and Cause of the Wealth of Nation”, para ahli ekonomi melanjutkan penyelidikan mengenai perkembangan ekonomi Negara. Ada Negara yang pesat perkembangan ekonominya, tetapi juga ada Negara yang mengalami kemacetan-kemacetan.

            Pada awal abad 21 ini muncul pertanyaan mengapa perkembangan dibanyak Negara tidak seperti yang diharapkan. Dewasa ini masih banyak negara yang pertumbunhan ekonominya belum signifikan. Terdapat fakta bahwa banyak Negara yang mengalami perkembangan di dalam pendapat nasionalnya, akan tetapi hanya cukup untuk mengimbangi pertambahan penduduk. Ada juga Negara yang mempunyai sedikit sisa pendapatan untuk investasi Negara menaikkan standar hidup bangsanya.

            Sebenarnya Negara-negara yang relaitif sudah berkembang juga mengalami masalah-masalah dalam bidang ekonominya, antara lain mengenai usaha apa yang akan dilakukan agar tingkat hidup yang relative sudah tinggi dapat dipetahankan atau bahkan dinaikkan. Jadi seperti yang telah disebut diatas, pengembangan ekonomi tidak saja merupakan usaha Negara –negara  yang relative belum berkembang, tetapi juga merupakan usaha dari Negara-negara yang relative sudah berkembang.

            Pembangunan ekonomi [1] adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Jadi tujuan pembangungan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktifitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertenttu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi serta sikap dari output itu sendiri.

            Banyak sekali factor yang menyebabkan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu bangsa. Secara garis besar factor-faktor tersebut dapat digolongkan kedalam dua hal.[2] Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi terdiri atas factor ekonomi dan factor non ekonomi. Faktor non ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi adalah social politik dan hokum. Dalam tulisan ini penulis tidak membahas perkembangan ekonomi dari factor eknomi akan tetapi membahas dari factor non ekonomi. Lebih spesifik lagi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini  adalah hokum ekonomi dalam bidang ekonomi Syariah ( ekonomi Islam). Banyak Literatur atau karya ilmiah bahkan produk peraturan perundangan memakai terminology “Syariah”  dan “Islam” pada bidang ekonomi secara bergantian tanpa dibedakan maksudnya. Walaupun essensi Ekonomi Islam dengan Ekonomi Syariah secara akademis dapat dibedakan, namun dalam tulisan ini pemakaian terminology Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam mempunyai maksud yang sama. Argumentasi penyamaan istilah tersebut dilatarbelakangi oleh Phobia Orde Baru terhadap gerakan Islam politik  dalam bidang hokum, ekonomi dan politik. Sehingga yang dimaksud itu “Islam” pada Orde Baru diganti dengan “Syariah” yang bermakna Islam. Hal ini sampai sekarang  para praktisi juga akademisi masih belum konsisten memakai terminology apakah memakai istilah “Syariah” ataupun istilah “Islam”. Secara akademis menurut penulis harus dibedakan pemakian istilah “Syariah” dengan istlah “Islam” dalam bidang ekonomi. Pemakaian istilah yang konsisten tersebut dapat dimulai dengan produk hokum yang mengatur bidang ekonomi.

Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad saw dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, selain masalah hokum (fiqh), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalat). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw bersabda, “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran”. Maka upaya untuk mengentas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan social yang dikeluarkan Rasulullah saw.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah saw menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur’an dan Al-Hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi Negara.

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad saw belum berkembang, hal ini disebabkan karena masyarkat pada saat itu langsung mempraktekannya dan apabila menemui persoalan dapat menanyakan langsung kepada Nabi. Sementara secara kontekstual persoalan ekonomi pada masa itu belum begitu kompleks. Secara mikro praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada masa itu sarat dengan unsur economic justice dalam kerangka etika bisnis yang Qur’ani.

Ilmu ekonomi Islam, merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam representatif dalam masyarakat muslim modern, tentunya berpedoman kepada al-qur’an dan hadits. Berdasarkan komposisinya, ia bersifat normatif, bukan bersifat positif sebagaimana ilmu ekonomi neo-klasik. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam. Ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi didasarkan atas sumber hukum Islam; Al-Qur’an dan Al-Hadits.Secara epistemologis, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu;Pertama, ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda (al-mâl). Ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara (uslub) dan sarana (wasilah) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa.[3]

Para ekonom klasik, Karl Menger di Austria, Stanley Jevons di Inggris, dan Leon Walras di Perancis, menciptakan ilmu ekonomi modern dengan teori “marginal utility” mereka, lalu enam puluh tahun kemudian, ketika terjadi  Great Depression yang menggoncangkan teori neo-klasik, John Maynard Keynesmembuat sintesis baru, teori ekonomi Negara-negara bangsa. Dalam teori ini, teori marginal utility neo-klasik merupakan sub-set, sebuah building block yang

diperhalus kembali sebagai ilmu ekonomi mikro. Teori ekonomi yang dibungkus di dalam asumsi-asumsi paradigma klasik dan neo-klasik patut diragukan pada situasi ini. Masalah dan tantangan yang dihadapi ahli ekonomi masa kini lebih kompleks, bahkan lebih fundamental, daripada yang dihadapi pendahulunya. Paradigma neo-klasik, individualistic, rasionalistik dan utilitarianistik yang menggiurkan yang diterapkan tidak hanya dibidang ekonomi, tapi juga,meningkat pada susunan relasi-relasi social, dari teman sampai keluarga. Paradigama neo-klasik bukan hanya mengabaikan dimensi moral, melainkan secara aktif menolak dimasukkannya dimensi moral tersebut. Yang sangat menarik dari tulisan-tulisannya, bahwa pemikiran dan kemampuannya yang selalu konsisten untuk mengangkat ajaran Islam sebagai suatu system yang komprehensif bagi kehidupan manusia, meskipun sikap pemikirannya itu membuat gentar para pengkritiknya yang cenderung dangkal dalam berfikir. Namun semua kritikan itu ditanggapi dengan lapang dada dan ilmiah, karena sebagian besar kritikan tersebut mempertanyakan nukilan tulisan yang jadi pokok bahasannya. Bisa jadi karya-karya Syed Nawad Haider Naqvi sebagai alternative jawaban atas berbagai persoalan yang sedang melanda umat Islam dalam bidang ekonomi.[4]

Pada karyanya yang sekarang menjadi bahan resensi ini akan sangat jelas ide-ide beliau dalam memaparkan persoalan ekonomi Islam dan mengecam paradigm klasik dan neo-klasik yang mengabaikan dimensi moral. Bahkan dia mengatakan bahwa kesuksesan atau tidaknya dunia ekonomi Islam ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai etika-religius itu diwujudkan dalam kehidupan riil. Disamping itu, untuk melengkapi gagasannya tentang ekonomi Islam juga telah ditulis karyanya, Ethics and Econimic : An Islamic Synthesis, dia berhasil mengembangkan suatu frame-work/bingkai analitik-sistematik yang berisi sebagian besar nilai-etik-dasar Islam, yang bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan deduksi logis pedoman kebijakan ekonomi.

Dalam sistem ekonomi Islam, tiga asas tersebut tidak boleh tidak harus terikat dengan syariah Islam, sebab segala aktivitas manusia (termasuk juga kegiatan ekonomi) wajib terikat atau tunduk kepada syariah Islam. Sesuai kaidah syariah, Al-Ashlu fi al-af’âl al-taqayyudu bi al-hukm al-syar’i (Prinsip dasar mengenai perbuatan manusia, adalah wajib terikat dengan syariah Islam).

Paradigma sistem ekonomi Islam tersebut bertentangan secara kontras dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme saat ini, yaitu sekularisme. Aqidah Islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala asek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi.

Paradigma Islam ini berbeda dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Paham sekularisme lahir sebagai jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, yaitu di satu sisi pandangan Gereja dan para raja Eropa bahwa semua aspek kehidupan harus ditundukkan di bawah dominasi Gereja. Di sisi lain ada pandangan para filosof dan pemikir (seperti Voltaire, Montesquieu) yang menolak eksistensi Gereja. Jadi, sekularisme sebagai jalan tengah pada akhirnya tidak menolak keberadaan agama, namun hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Agama hanya ada di gereja, sementara dalam kehidupan publik seperti aktivitas ekonomi, politik, dan sosial, tidak lagi diatur oleh agama.

Selanjutnya, karena agama sudah disingkirkan dari arena kehidupan, lalu siapa yang membuat peraturan kehidupan. Jawabnya adalah: manusia itu sendiri, bukan Tuhan, karena Tuhan hanya boleh berperan di bidang spiritual (gereja). Lalu agar manusia bebas merekayasa kehidupan tanpa kekangan Tuhan, maka manusia harus diberi kebebasan (freedom/al-hurriyat) yaitu; kebebasan beragama (hurriyah al-aqidah), kebebasan berpendapat (hurriyah al-ra`yi), kebebasan berperilaku (al-hurriyah al-syahshiyah), dan kebebasan kepemilikan (hurriyah al- tamalluk). Bertitik tolak dari kebebasan kepemilikan inilah, lahir sistem ekonomi kapitalisme. Dari tinjauan historis dan ideologis ini jelas pula, bahwa paradigma sistem ekonomi kapitalisme adalah sekularisme.

Sekularisme ini pula yang mendasari paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat. Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan agama. Berdasarkan sekularisme yang menafikan peran agama dalam ekonomi, maka dalam masalah kepemilikan, kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (utility) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, walaupun haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras, dan narkoba. Ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang memandang bahwa asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (idzn Asy-Syâri’) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Tapi jika Allah tidak mengizinkan (yaitu mengharamkan sesuatu) berarti barang itu tidak boleh dimiliki. Maka babi dan minuman keras tidak boleh diperdagangkan karena keduanya telah diharamkan Allah, yaitu telah dilarang kepemilikannya bagi manusia muslim.[5]

Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tatacaranya (kaifiyah-nya) dan tidak ada pula batasan jumlahnya (kamiyah-nya). Sebab pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kekebasan (freedom/liberalism) di bidang pemanfaatan hak milik. Maka seseorang boleh memiliki harta dalam jumlah berapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. Walhasil tak heran di Barat dibolehkan seorang bekerja dalam usaha perjudian dan pelacuran. Sedangkan ekonomi Islam, menetapkan adanya batasan tatacara, tapi tidak membatasi jumlahnya (kamiyah-nya). Tatacara itu berupa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan (tasharruf) harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan (infaqul mâl), seperti nafkah, zakat, shadaqah, dan hibah, maupun berupa pengembangan harta (tanmiyatul mal), seperti jual beli, ijarah, syirkah, shina’ah (industri), dan sebagainya. Seorang muslim boleh memiliki harta berapa saja, sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah Islam. Maka dalam masyarakat Islam tidak akan diizinkan bisnis perjudian dan pelacuran, karena telah diharamkan oleh syariah.

Dalam masalah distribusi kekayaan, kapitalisme menyerahkannya kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Harga berfungsi secara informasional, yaitu memberi informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barang atau jasa. Karena itulah peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Negara tidak banyak campur tangan dalam urusan ekonomi, misalnya dalam penentuan harga, upah, dan sebagainya. Metode distribusi ini terbukti gagal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kesenjangan kaya miskin sedemikian lebar. Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit.

Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.

Ekonomi syariah atau istilah lain orang menyebutnya dengan ekonomi Islam, merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam, tentunya berpedoman kepada al-qur’an dan hadits. Orang awam sering membedakan, bahwa sistem ekonomi kapitalis-liberal dibangun dengan prinsip menang-kalah. Siapa yang kuat dialah yang mendominasi dan dialah yang jaya, sedangkan ekonomi islam atau ekonomi syariah mempunyai prinsip kebersamaan, dan yang lebih penting rekomendasi langsung dari pemegang otoritas, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, Al-Qur’an dan Sunnah menjadi referensi yang mutlak.

Islam sebagai way of life, menyatukan dua dimensi alam pada dirinya, yaitu materiil dan immateriil (duniawi dan ukhrawi). Kedua implikasi tersebut perimplikasi pada sebuah tanggung jawab bagi penganutnya, yaitu reward atau punishment dari Allah, aturan secara lengkap di sinyalir dalam al-Qur’an dan hadits sebagai pedoman utamanya.[6] Oleh karena itu, dalam Islam, segala hal yang terkait dengan kepentingan ummat diatur didalamnya, mulai dari hubungan dengan Tuhan, hingga hubungan interaksi kepada sesama umat manusia dan makhluk lainnya, dengan berbagai aturan dan tata caranya yang disusun secara tertib dan rapi. Sehingga keberadaan Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi ajaran-ajarannya itu tidak dapat di pungkiri lagi, tidak hanya mengatur masalah ritual saja antara hamba dan Tuhannya, tapi juga mengatur masalah masalah sosial yang ada.

 Ilmu Ekonomi syariah atau istilah lain orang menyebutnya dengan ilmu ekonomi Islam, merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam representatif dalam masyarakat muslim modern, tentunya berpedoman kepada al-qur’an dan hadits. Berdasarkan komposisinya, ia bersifat normatif, bukan bersifat positif sebagaimana ilmu ekonomi neo-klasik. Orang awam sering membedakan, bahwa sistem ekonomi neo-klasik identik kapitalis-liberal dibangun dengan prinsip menang-kalah. Siapa yang kuat dialah yang medominasi dan dialah yang jaya, sedangkan ekonomi lslam atau ekonomi syariah mempunyai prinsip kebersamaan, dan yang lebih penting rekomendasi langsung dari pemegang otoritas, yaitu Allah SWT.

          Dunia telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan sistem ekonomi, ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari Sistem Ekonomi Kapitalis, sedangkan Sistem Ekonomi Sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara China dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja. Dua Sistem Ekonomi ini lahir dari dua muara Ideologi yang berbeda sehingga Persaingan dua Sistem Ekonomi tersebut, hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Posisi negara Muslim setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 menjadi objek tarik menarik dua kekuatan ideologi tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya Visi rekonstruksi pembangunan ekonomi yang dimiliki para pemimpin negara muslim dari sumber Islami orisinil pasca kemerdekaan sebagai akibat dari pengaruh penjajahan dan kolonialisme barat.

            Dalam perjalanannya dua Sistem Ekonomi tersebut  jatuh bangun, Sistem Kapitalis – yang berorientasi pada pasar – sempat hilang pamornya setelah terjadi Hyper Inflation di Eropa tahun 1923 dan masa resesi 1929 – 1933 di Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. Sistem Kapitalis dianggap gagal dalam menciptakn kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang di kembangkannya.

Momentum ini digunakan oleh Keynesian untuk menerapkan Sistem Ekonomi Alternatif – yang telah berkembang ideologinya- dipelopori oleh Karl mark, sistem ini berupaya menghilangkan perbedaan pemodal dari kaum baruh dengan Sistem Ekonomi tersentral, dimana negara memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian, tetapi dalam perjalanannya sistem ini pun tidak dapat mencarikan jalan keluar guna mensejahterakan masyarakat dunia sehingga pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an hancurlah Sistem Ekonomi tersebut ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan terpecahnya Negara Uni Soviet menjadi beberapa bagian.     

            Awal tahun 1990-an dunia seakan hanya memiliki satu Sistem Ekonomi yaitu Ekonomi Orientasi Pasar dengan perangkat bunga sebagai penopang utama, negara-negara Sosialispun bergerak searah dengan trend yang ada  sehingga muncullah istilah neososialis yang sesungguhnya adalah modifikasi Sistem Sosialis dan perubahannya kearah sistem “Mekanisme Pasar”.

Tetapi walaupun modifikasi Sistem Ekonomi Pasar dan Neososialis yang dijalankan pasca Perang Dunia ke-2 menuju kearah dualisme Sistem Ekonomi, tetap belum  mampu untuk mencari solusi dari krisis dan problematika ekonomi dunia diantaranya inflasi, krisis moneter Internasional,Problematika Pangan, Problematika hutang negara berkembang dll. Disaat yang sama negara-negara dunia ketiga mengalami masalah keterbelakangan dan ketertinggalan dalam seluruh aspek, penyebab utamanya adalah negara tersebut memakai model pembangunan negara barat yang tidak selalu sesuai dengan kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik negara dunia ketiga hingga tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada Bersama dengan problematik dunia tersebut, adanya suara nyaring untuk menemukan Sistem Ekonomi dunia baru yang dapat mensejahterakan masyarakat dunia atas dasar Keadilan,dan persamaan Hak.

            Pada dekade 70-an mulailah timbul sosok Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia Internasional, kajian Ilmiah tentang Sistem Ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi kalangan akademisi diberbagai Universitas Islam, hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan Islamic Development Bank di Jeddah tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam dikawasan Timur Tengah. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa Sistem Ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal Sistem Ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, Fublic Finance, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.

            Keraguan banyak pihak tentang eksistensi Sistem Ekonomi Islam sebagai model alternatif sebuah sistem tak terelakan, pandangan beberapa pakar mengatakan Sistem Ekonomi Islam hanyalah akomodasi dari Sistem Kapitalis dan Sosialis nyaring disuarakan, tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan historis dan faktual karena dalam kenyataanya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya terdapat karakteristis khusus bagi Sistem Ekonomi Islam sebagai landasan bagi terbentuknya suatu sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

            Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komphensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian Sistem tersebut dengan Fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam Implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap indivudu trhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak Sistem Sosial yang ada.[7]

            Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain.

Pada saat ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi negara-negara di dunia.Meskipun demikian secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem-sistem yang lain seperti welfare state, state capitalism, market socialisme, democratic sosialism pada dasarnya bekerja pada bingkai kapitalisme dan sosialisme. Akan tetapi, sejak runtuhnya Uni Soviet, sistem sosialisme dianggap telah tumbang bersama runtuhnya Uni Soviet tersebut. Dalam konteks tulisan ini, maksud ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi kapitalisme yang hingga kini masih kuat di dunia.                                                                                                                     

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen provitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen provitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sebenarnya Ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus.Dengan fitrahnya ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya  dengan segala kelebihannya, pada setiap sistem yang dimilikinya.

Sistem ekonomi konvensional atau juga dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis diawali dengan terbitnya buku The Wealth of Nation karangan Adam Smith pada tahun 1776.Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya dan juga pengambil kebijakan negara. Lahirnya sistem ekonomi kapitalis, sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkembangan pemikiran dan perekonomian benua Eropa pada masa sebelumnya.[8] Pada suatu masa, di Benua Eropa pernah ada suatu zaman dimana tidak ada pengakuan terhadap hak milik manusia, melainkan yang ada hanyalah milik Tuhan yang harus dipersembahkan kepada pemimpin agama sebagai wakil mutlak dari Tuhan.Pada zaman tersebut yang kemudian terkenal dengan sistem universalisme.Sistem ini ditegakkan atas dasar keyakinan kaum agama “semua datang dari Tuhan, milik Tuhan dan harus dipulangkan kepada Tuhan”.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur’an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan -alasan yang sangat tepat, Al Qur’an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Dalam dunia nyata, kapitalisme tidak memiliki bentuk yang tunggal.Ia memiliki ragam yang tidak selalu sama di antara Negara -negara yang menerapkannya, dan ia seringkali berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal, ada banyak ragam pendapat dari para pemikir, definisi kapitalisme selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi dan modifikasi ini telah berlangsung berabad-abad.

            Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:[9]

  1. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu,  masyarakat dan negara.
  2. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin ter laksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
  3. Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membazir.
  4. Distribusi harta,kekayaan,pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata
  5. Menjamin kebebasan individu. Kesamaman hak, peluang dan keadilan.

Ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Rasionality assumption dalam ekonomi menurut Roger LeRoy Miller adalah individuals do not intentionally make decisions that would leave them worse off.Ini berarti bahwa rasionaliti didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (need) dan keinginan-keinginan (want) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka.

 Tuhan menciptakan alam dan seisinya untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan manusia. Tentu manusia sepantasnya taat kepada Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.Sebuah kalimat yang mudah diucapkan, namun mudah-mudahan dapat dilaksanakan secara istiqomah.Kembali pada kebutuhan.Keingingan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri setiap makhluk yang hidup di bumi.Kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang mirip.Kebutuhan tidak bisa ditinggalkan sedangkan keinginan bisa di tunda.

          Sistem ekonomi Islam tidak sama dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Ia berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Ia bukan dari hasil ciptaan akal manusia seperti sistem kapitalis dan komunis. Ia adalah berpandukan wahyu dari Allah SWT. Sistem ciptaan akal manusia ini hanya mengambil kira perkara-perkara lahiriah semata-mata tanpa menitikberatkan soal hati, roh dan jiwa manusia. Hasilnya, matlamat lahiriah itu sendiri tidak tercapai dan manusia menderita dan tersiksa kerananya. Berlaku penindasan, tekanan dan ketidakadilan. Yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Ekonomi Islam pula.sangat berbeda.

          Sistem Ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan Sistem Ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memnuhi kebutuhan hidup secara limpah ruah di dunia,tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan sebagai bekal di akhirat nanti.jadi harus ada keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan di dunia maupun di akhirat nanti.

            Kegiatan ekonomi syariah [10] khususnya perbankkan syariah di Indonesia pada dasa warsa terakhir memperlihatkan perkembangan yang signifikan.[11] Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya  bank syariah sampai dengan awal tahun 2013 semakin menunjukkan grafik kenaikan, khususnya setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang. [12] Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut telah mempunyai efek berantai kepada sector lainnya, misalnya asuransi, finance, serta pasar modal syariah.

            Semakin banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi dengan system syariah memunculkan permasalahan-permasalahan baru, terutama dengan aspek kesyariahan. Selama ini aspek kesyariahan yang terkodifikasi dalam berbagai kitab fiqih pada umumnya merujuk pada opini syariah terhadap kejadian yang terjadi masa buku fiqih tersebut ditulis. Pada sisi lain permasalahan ekonomi terus muncul dan berkembang sangat pesat pada dewasa ini yang belum terkover dalam kitab-kitab fiqih tersebut. Ketika kita bangsa Indonesia ingin mengaplikasikan kaidah-kaidah fiqih kedalam ekonomi kontemporer, ada kemungkinan besar tidak aplikatif. Untuk menjawab permasalahan kesyariahan dalam bidang ekonomi perlu dilakukan rechtsvinding guna menjawab permasalahan ekonmomi kontemporer. Kehadiran rechtsvinding/Ijtihad di bidang ekonomi syariah memiliki makna siginifikan tersendiri karena di bidang ekonomi inilah telah terjadi perubahan yang cukup besar dan berskala besar. Semakin modernya dunia bisnis, munculnya bebrbagai lembaga keuangan dengan beragam jasa yang ditawarkan memunculkan pertanyaan besar seputar keabsahan berbagai transaksi yang terjadi antara nasabah dengan pihak pengelolanya.

            Yang menjadi permasalahan mendasar adalah lembaga yang mempunyai  otoritas megatur lembaga keuangan baik bank ataupun non bank tidak dilengkapi dengan otoritas dalam bidang kesyariahan. Bank Indonesia yang selama ini oleh undang-undang diberi mandat sebagai otoritas mengatur perbankan, tidak mempunyai kompetensi untuk menentukan apakah operasional ataupun produk yang diukeluarkan oleh LKS sudah atau belum memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kemudian Kementerian Keuangan sebagai regulator dalam bidang asuransi, tidak diberi otoritas untuk menentukan apakah operasional dan produk-produk asuransi tersebut sudah atau belum memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dapat juga kita lihat bahwa Bapepam sebagai regulator dari Pasar Modal tidak mempunyai otoritas menentukan kesyariahan dalam bidang Pasar Modal.

            Secara konstitusional Indonesia tidak didesain untuk mengurusi aspek kesyariahan. Indonesia bukan Negara agama. Penentuan kesyariahan dan produk produk serta operasional LKS terhadap nilai syariah harus ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai otororitas di bidang keagamaan. Peraturan perundangan menyebutkan bahwa  lembaga yang mempunyai otoritas menentukan aspek kesyariahan dalam bidang ekonomi baik perbankan maupun lembaga ekonomi lainnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

            MUI adalah sebuah lembaga yang mewadahi ulama zu’ama dan cendekiawan Islam di Indonesia, untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin serta menyatukan gerak dan langkah umat Islam di seluruh Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada waktu itu, 10 orang ulama mewakili ormas Islam tingkat pusat, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al ittihadiyyah dan 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan Polri serta 13 orang tokoh/cendekiawan merupakan tokoh perorangan.(44)

            Sebagai lembaga yang berkompeten dan mempunyai otoritas kesyariahan dalam bidang ekonomi, MUI telah membentuk lembaga khusus bernama “ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ” (DSN-MUI). DSN-MUI didirikan pada tahun 1999 yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi Syariah baik yang berhubunngan dengan lembaga keuangan syariah maupun lembaga ekonomi syariah lainnya. Salah satu tugas pokok DSN-MUI adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hokum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan ekonomi syariah..

            Sebagai amanat dari peraturan perundangan,DSN-MUI merupakan mitra lembaga pemerintah yang menjadi regulator dalam mengatur lembaga keuangan syariah dan ekonomi syariah. DSN-MUI berwenang memverifikasi pendirian lembaga keuangan syariah dan lembaga ekonomi syariah. Selain itu produk dan operasional lembaga ekonomi syariah ditetapkan harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Bahkan yang paling mencengangkan bahwa DSN-MUI tidak hanya mendapat otoritas sebagaimana tersebut diatas akan tetapi DSN MUI diberikan kewenangan untuk melaksanakan law enfprcement atas pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam menjalankan law enforcement  terhadap ekonomi syariah di Indonesia DSN-MUI memberikan mandate kepada Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (DPS -MUI). DPS-MUI bertanggung jawab atas terlaksana atau tidaknya fatwa DSN-MUI dalam bidang ekonomi syariah.

            Dalam prakteknya kegiatan ekonomi Syariah di Indonesia harus mematuhi ketentuan  hokum Islam / syariah sebagai peraturan / hokum materiil  sebagai hokum positip Indonesia  yang mengatur ekonomi syariah. Sedangkan hokum materiil tentang prinsip-prinnsip kesyariahan dikeluarkan dalam bentuk Fatwa DSN-MUI. Dari fakta yuridis semacam ini menimbulkan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikiut:

a.Bagaimanakah eksistensi Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonsia ?

b..Bagaimanakah kepastian hokum fatwa DSN MUI yang menentukan hokum Islam sebagai hokum materiil  dalam bidang ekonomi Indonesia ?

Kedua permasalahan tersebut diatas yang menjadi konsentrasi pembahasan dalam tulisan ini.

 

           


[1] Irawan & Suparmoko, Ekonomi Pembangunan,BPFE Jogkakarta, bandingkan juga dengan Sumantoro Hukum Ekonomi UI Press cetakan pertama 1986, Sri Redjeki Hartono Kapita Selekta Hukum Ekonomi halaman 62  penerbit Mandar Maju Bandung TAHUN 2000.

[2] M.Suparmoko, 2002 halaman 5.

[3] Bandingkan dengan Veithzal Rivai, dalam Islamic Economics cetakan pertama yang diterbitkan oleh Bumi Aksara Jakarta 2009.

[4] Baca juga Djoko Dwiyanto, Ignas G Saksono dalam Ekonomi Sosialis Vs Ekonomi Kapitalis, Nilai-nilai Tradisional dan non Tradisional Dalam pancasila, Penerbit “Keluarga Besar Bung Karno” Jogjakarta Cetakan Pertama tahun 2011.

[5] Dapat ditemukan dalam Ahmad Ifham Sholihin dalam Buku Pintar Ekonomi Syariah, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2010.

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] Baca David Harvey dalam Neoliberalisme Dan Restorasi Kelas Kapitalisme, Penerbit Resist Book, Magelang 2009.

[9] Ahmad Ifham Ibid

[10] Untuk selanjutnya pemakaian istilah dalam tulisan ini lebih sering menggunakan istilah “syariah” dan ada kalanya menggunakan istilah “Islam” secara bergantian tanpa membedakan arti. Hal ini penulis lakukan karena dalam bidang ekonomi di Indonesia belum ada consensus  secara aklamasi tentang sebutan istilah tersebut.

[11] Pertama kali dalam bidang ekonomi syariah  khususnya perbankan syariah dilansir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya setelah tumbangnya Orde Baru dan berganti Kabinet hasil reformasi , semakin tumbuh subur perkembangan ekonomi syariah pada sector lainnya.

[12] UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

This entry was posted in Makalah and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.