EKONOMI SYARIAH BAGIAN DUA

Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Produk Hukum Positip

DR.H.RM PRIYO HANDOKO SS,SH,M.Hum Dosen Ilmu Hukum Program Doktor PASCA SARJANA IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Hukum Ekonomi Syariah Bagian Dua ini adalah “frame of work” untuk menganalisa permasalahan yang telah penulis Posting dalam bagian pertama. Untuk analisa permasalahan Insya Allah akan segera penulis susun dan posting. Dalam penulisan Hukum Ekonomi Syariah ini penulis lengkapi dengan pengalaman. Pertama pengalaman menjadi Advokat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009. Kedua pengalaman penulis sebagai Pengusaha dalam bidang Tambak Udang/Bandeng dan Pengusaha Kebun Kelapa Sawit.Bentuk Usaha penulis BUKAN LEMBAGA BISNIS SYARIAH AKAN TETAPI PENULIS KERJAKAN DENGAN PRINSIP SYARIAH. Saat ini penulis masih memiliki tanah seluas 7000 hektar ( tujuh ribu hektar) di Sumatra Selatan yang siap ditanami Sawit. Bagi pembaca yang ingin kerja sama dapat menghubungi penulis pada alamat Jalan Ahmad Yani 117 Surabaya. Bentuk kerja sama “profit oriented yang berdasarkan Syariah.”

            Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pada penyelenggaraan pemerintahan Negara dan merupakan hal yang penting.[1] Penyelenggaraan pemerintahan akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan dijalankan sesuai dengan rambu-rambu apabila ditopang oleh tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan suatu Negara akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh peraturan perundang-undangan  peraturan Negara lainnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan dan  peraturan Negara lainnya akan berhasil memenuhi harapan masyarakat apabila dilandasi suatu kajian yang memadai, dan melalui prosedur yang yang tertata dalam tahapan yang terkoordinasi, serta berdasarkan teknik penyusunan yang terkait di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah merumuskan berbagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk proses dan teknik pennyusunannya, namun bagi mereka yang awam terhadap perundang-undangan terkadang sulit untuk memaknai ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Terdapat sejumlah kalangan memberikan pengertian yang sama antara “undang-Undang” dan “perundang-undangan” serta “hokum”.[2] Ungkapan sejumlah kalangan tersebut tidak dapat dikatakan semuanya benar. Dalam konteks ilmu hokum “Undang-Undang” adalah bagian dari “Peraturan Perundang-Undangan”. Peraturan Perundang-Undangan adalah bagian dari “Hukum”. Undang-Undang dan Peraturan Perundangan-Undangan adalah bagian dari hokum yang berbentuk “tertulis”.

Uraian diatas memberikan penegasan bahwa disamping ada hokum yang dimanifestasikan dalam bentuk Undang-Undang ( Hukum yang tertulis dan terkodifikasi dalam satu kitab) juga dikenal adanya hokum lain yang tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan diindahkan oleh masyarakat sebagai ketenuan yang mengikat dalam pergaulan hidup.[3]Oleh sebab itu dalam perspektif pemahaman yang lebih luas hokum harus dimaknai sebagai sebuah ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan manusia dalam pergaulan hidup, baik antar sesame maupun dengan lingkungannya.[4] Ketentuan tersebut sifatnya adalah mengikat dan berlaku secara umum dan apabila tidxak diindahkan akan dikenai sanksi yang berasal dari eksternal power.

Dalam Ilmu Hukum (rechtswetenschap) dibedakan antara undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zin) dan undang-undang dalam arti formil (wet in formalizem). Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan  pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat umum. Inilah yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-Undangan”. Sedangkan Undang-Undang dalam arti formil adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legeslatif yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku dan bersifat mengikat umum. Perbedaan antara Undang-Undang dengan Perundang-Undangan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

BEDA UNDANG-UNDANG DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIIL UNDANG-UNDANG DALAM ARTI  FORMIL
Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. (Peraturan Perundang-Undangan). Keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legeslatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. (Undang-undang)

Terdapat dua cara pendekatan yang dipergunakan oleh ilmu perundang-undangan, yakni pendekatan normative dan pendekatan sosiologis.[5] Pendekatan yang pertama adalah menyangkut pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan yang didasarkan kepada penerapan norma hokum tertulis yang bersifat hirarkhis. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  harus memperhatikan norma-norma hokum yang melandasi. Dalam konsepsi teori hokum dinyatakan bahwa norma hokum yang tertinggi merupakan dasar bagi norma hokum yang ada dibawahnya, oleh karena itu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak diperbolahkan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian pendekatan yang pertama ini metode yang dipergunakan tidak lain adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan. Sinkronisasi adalah metode penyelarasan yang dipergunakan dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan dari aspek hierarkhisnya. Sedangkan metode harmonisasi tidak lain adalah metode penyelarasan dalam membentuk Peraturan Perundangan-Undangan yang tingkatannya sederajat.[6]

Pendekatan kedua menyangkut pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan yang berdasarkan kepada gejala social masyarakat kemudian diperkuat oleh teori-teori hokum yang ada selanjutnya diabstraksikan untuk dituangkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan.[7] Sifat dari pemberlakuan dua pendekatan tersebut dalam membentuk suatu Peraturan-Perundang-Undangan adalah saling melengkapi.

Dalam Ilmu Hukum dikenal adanya dua paradigna tradisi hokum, yakni tradisi Continental yang lebih menitikberatkan pada kodifikasi hokum (codified law system) dan tradisi Anglo-Saxon yang berdasarkan pada Common law.[8] Dua tradisi inilah masing-masing mempengaruhi sifat kesisteman dari hokum tersebut. Oleh sebab itu system yang dipergunakan  oleh ilmu perundang-undangan tentunya juga dapat didasarkan pada kedua trdisi hokum tersebut.

Dalam tradisi Continental. Perundang-undangan harus mengacu pada tetrtib hukumberdasarkan pada polayang dikembangkan oleh Hans Kelsen dengan Stufenbau Theory. Teori ini mengajarkan bahwa keberadaan suatu  peraturan-perundangan merupakan subsistem dari peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Dan oleh karena itu sebagai suatu kesatuan system, maka antara Peraturan Perundang-Undangan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan. Khususnya dalam hal ini adalah antara peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih tinggi. Peraturan Perundangan-Undangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan system Perundang-Undangan secara nasional.[9]

Pada sisi lain tradisi Anglo-Saxon, meskipun Peraturan Perundang-Undangan bukan merupakan pilar utama dalam rangka membangun system hokum, namun karena dewasa ini dua tradisi tersebut sulit untuk diletakkan dalam konsepsi yang dikotomis, maka Peraturan Perundang-Undangan juga dikembangkan di Negara Negara Anglo-Saxon. Pada awalnya system hokum yang dikembangkan oleh tradisi Anglo-saxon hanya berdasarkan pada serangkaian kaidah-kaidah dan asas-asas hokum yang berkembang dari kasus-kasus kongkrit. Oleh Karena itu tradisi Anglo-Saxon sering disebut system hokum yang berdasarkan kasus (case law system). Dikarenakan system hokum bergantung pada kasus, maka sistematika hokum Anglo-Saxon tidak begitu jelas. Dan juga perkembangannya tidak dapat direncanakan.

Sifat sebagaimana tersebut diatas mempertanyakan hakekat perlunya Peraturan Perundang-Undangan dalam perspektif hokum. Diperlukan pengaturan-pengaturan sudah melintasi batas antara tradisi Continental maupun tradisi Anglo-Saxon.[10] Hal ini berarti diperlukan akan arti pentingnya Peraturan Perundang-Undangan yang sifatnya universal yang tidak terikat waktu, tempat dan tradisi. Namun Peraturan Perundang-Undang tersebut dalam rangka mengatur kehidupan manusia untuk mencapai rasa keadilan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Tabel dibawah tentang universalitas Peraturan Perundang-Undangan yang penulis kutip dari Hestu Cipto Handoyo.[11]

 

UNIVERSALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tradisi Continental Tradisi Anglo-Saxon
-Dipengaruhi mazab Positivisme Hukum yang memunculkan  teori hokum murni.-Hukum merupakan perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk udang-undang

-Tidak ada hokum diiluar undang-undang

-Sifat;logis, konsisten dan tertutup

-Pusat perkembangan hokum ada pada undang-undang

-Hakim hanya corong undang-undang

-Dipengaruhi mazab historis von Savigni-Masyarakat memiliki volkgeist-nya sendiri

-Hukum tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat

-Pusat pertumbuhan hokum bukan pada undang-undang dan bukan pada keputusan hakim

-Hukum ditemukan dalam kasus-kasus kongkrit (case law system.

 

 

 

 

Dalam berbagai literatur menyebut tradisi hukum dengan istilah sistem hukum. Dengan kata lain tradisi hukum disamakan dengan sistem hukum. Menurut hemat penulis penyebutan seperti itu adalah kurang tepat, sebab sistem hukum pada prinsipnya menunjukkan pada suatu tatanan hukum yang dikembangkan oleh masing-masing negara secara spesifik. Oleh sebab itulah istilah yang tepat dipergunakan adalah tradisi hukum. Karena istilah yang terakhir ini menunjuk pada suatu paradigma hukum yang secara universal dianut oleh negara-negara di dunia ini dan berpengaruh terhadap sistem hukum yang akan dibangun oleh masing-masing negara.

Dengan kata lain penggunaan istilah tradisi hukum lebih tepat karena menunjuk pada penilaian atau gagasan bahwa cara-cara dalam membentuk hukum dianggap yang paling baik dan benar, dan oleh karenanya diikuti oleh sebagian besar negara-negara yang ada di dunia ini. Sedangkan jika mempergunakan istilah sistem hukum, maka hal ini mengandung pengertian suatu tatanan hukum dalam suatu negara yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan hukum.

Pada dasarnya tradisi hukum di lingkungan Ilmu hukum dapat dibedakan kedalam dua kelompok besar, yaitu tradisi hukum Continental dan tradisi hukum Anglo Saxon. Sedangkan dalam perkembangan berikutnya dijumpai juga adanya tradisi hukum lain seperti tradisi hukum Islam, tradisi hukum sosialis dan lain-lain.(58)

Dari berbagai tradisi hukum tersebut di atas, pembahasan dalam bab ini hanya dititik beratkan pada tempat Peraturan Perundang-undangan dalam tradisi hukum Continental dan tradisi hukum Anglo Saxon.

Karakteristik Tradisi Hukum Continental.

Tradisi hukum Continental berkembang di Eropa daratan, dan dalam sejarah hukum modern, Perancis disebut-sebut sebagai negara yang paling terdahulu mengembangkan tradisi hukum ini. Adapun ciri-ciri tradisi hukum Continental, adalah:

  1. Mengutamakan hukum tertulis, yaitu Peraturan Perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Dan oleh sebab itulah negara-negara yang mempergunakan tradisi ini selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis;
  2. Mengupayakan selengkap mungkin setiap peraturan hukum untuk disusun dalam sebuah kitab undang-undang. Cara semacam ini disebut kodifikasi. Oleh sebab itulah tradisi hukum Continentalsering juga disebut sistem hukum kodifikasi (codified law system). Pemikiran mengenai hal ini sangat dipengaruhi oleh konsep negara hukum abad 18 sampai dengan abad 19;
  3. Suatu undang-undang itu baik kalau dipenuhi beberapa syarat.Pertama: Undang-Undang harus bersifat umum (algemeen).Kedua: Undang-Undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi;
  4. Kedudukan pemerintah atau hakim tidak lebih hanya sekedar “mesin” yang bertugas menerapkan suatu Undang-Undang (mereka bekerja secara mekanis); dan
  5. Tradisi hukum Continental sering juga disebut tradisi hukum sipil. Karena pada permulaan kodifikasi terutama ditujukan pada hukum-hukum di lapangan keperdataan termasuk di lapangan perniagaan atau dagang.(59)

Jika kita memperhatikan ciri-ciri tersebut, nampak jelas bahwa Peraturan Perundang-undangan menduduki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum yang dikembangkan oleh tradisi hukum Continental. Penemuan-penemuan hukum termasuk asas-asas hukum menampakkan diri dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dengan adanya posisi yang demikian inilah, maka organ pembentuk, tata cara dan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi titik sentral dari pembangunan sistem hukum nasional.

Karakteristik  Tradisi Hukum Anglo Saxon.

Tradisi ini mengalir dan Inggris dan menyebar di negara-negara yang berada di bawah pengaruh Inggris, sepertiAmerika Serikat, Canada, Australia dan lain sebagainya. Ciri-ciri tradisi hukum Anglo Saxon, adalah:

  1. Tidak menjadikan Peraturan Perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya. Melainkan yurisprudensi;
  2. Perkembangan hukum mengacu pada kasus-kasus konkrit dan dari kasus-kasus konkrit tersebut lahir berbagai kaidah dan asas hukum; dan
  3. Disebut juga sebagai tradisi hukum yang berdasarkan kasus (case law system).(60)

Kondisi yang seperti ini mengakibatkan Peraturan Perundang-undangan menjadi pelengkap (komplemen) dari pembangunan sistem hukum nasional. Penemuan-penemuan hukum yang memperkaya khasanah sistem hukum nasional suatu negara jarang dijumpai dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, melainkan justru ada pada keputusan-keputusan hakim berdasarkan kasus-kasus konkrit.

Bahwa antara tradisi hokum Continental dan tradisi Anglo-Saxon masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya.[12] Yang menarik untuk dicermati adalah kelebihan yang terdapat pada lingkungan tradisi hokum Continental ternyata justru menjadi kelemahan yang terdapat di lingkungan tradisi hokum Anglo-saxon.Demikian pula sebaliknya kekurangan yang melingkupi tradisi hokum Anglos-Saxon ternyata justru menjadi kelebihan dari tradisi hokum Continental. Berikut bagan yang dikutip dari Heru Cipto Handoyo halaman 26.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TRADISI CONTINENTAL&ANGLO-SAXON

Kelebihan Tradisi Continental Kelebihan Tradisi Anglos-Saxon
Menjamin kepastian hokumSistematika jelas

Mudah diketemukan

FleksibelLengkap
Kelemahan Tradisi Continental Kelemahan Tradisi Anglo-Saxon
RigitTidak pernah lengkap Kurang menjamin kepastian hokumSistematika tidak jelas

Sulit ditemukan

 

Peraturan   Perundang-undangan Indonesia: Antara Tradisi Hukum Continental dan Tradisi Hukum Anglo Saxon

Undang-undang merupakan landasan hokum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.[13]Dalam kaitannya dengan tempat Peraturan Perundang-undangan di dalam tradisi hukum Continental maupun Anglo Saxon ternyata dewasa ini telah terjadi penipisan perbedaan peran Peraturan Perundang-undangan dalam sistem hukum yang dikembangkan, sehingga tidak mungkin untuk dikaji secara dikotomis.[14] Berarti masing-masing tradisi hukum tersebut semakin memberikan peranan yang besar kepada Peraturan Perundang-undangan. Hal ini disebabkan adanya beberapa kelebihan-kelebihan dari Peraturan Perundang-undangan jika dipergunakan sebagai pilar dari pembangunan sistem hukum, yaitu:

  1. Peraturan Perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.
  2. Peraturan Perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
  3. Struktur dan sistematika Peraturan Perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.
  4. Pembentukan dan pengembangannya dapat direncanakan. Hal ini penting bagi negara-negara yang sedang membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.(61)

Dengan mengutip pendapat dari Algra dan Duyvendijk, Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa beberapa kelebihan dari Penturan Perundang-undangan dibandingkan dengan norma-norma lain adalah:

  1. Tingkat prediktabilitasnya yang besar. Hal ini berhubungan dengan sifat prospektif dan Peraturan Perundang-undangan, yaitu yang pengaturannya ditujukan ke masa depan. Oleh karena itu pula ia harus dapat memenuhi syarat agar orang-orang mengetahui apa atau tingkah laku apa yang diharapkan dari mereka pada waktu yang akan datang dan bukan yang sudah lewat. Dengan demikian, Peraturan Perundang-undangan senantiasa dituntut untuk memberitahu secara pasti tenlebih dahulu hal-hal yang diharapkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh anggota masyarakat. Asas-asas hukum, seperti “asas tidak berlaku surut” memberikan jaminan, bahwa kelebihan yang demikian itu dapat dilaksanakan secara seksama.
  2. Kecuali kepastian yang lebih mengarah kepada bentuk formal di atas, Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu Peraturan Perundang-undangan dibuat, menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut. Oleh karena ituorang tidak perlu lagi memperdebatkan apakah nilai itu bisa diterima atau tidak.(62)

Kendati penggunaan hukum tertulis melalui Peraturan Perundang-undangan mengandung kelebihan yang cukup signifikan guna membangun sistem hukum dalam negara, namun seam empiris karakteristik Peraturan Perundang-undangan menunjukkan beberapa kelemahan, yaitu:

  1. Peraturan Perundang-undangan mempunyai sifat dasar yang tidak fleksibel. Artinya tidak mudah untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang demikian pesat. Hal ini disebabkan pembuatannya membutuhkan waktu dan tata cara tertentu. Sementara itu masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Jika keadaan perubahan masyarakat yang sedemikian cepat tidak dapat diantisipasi oleh Peraturan Perundang-undangan, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan membentuk “hukumnya sendiri” yang kadang-kala justru menimbulkan anarki di bidang hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kelemahan ini sebetulnya segera tampil sehubungan dengan kehendak Peraturan Perundang-undangan untuk menampilkan kepastian. Apabila kepastian ini hendak dipenuhi, maka Ia harus membayarnya dengan membuat rumusan-rumusan yang jelas, terperinci dan tegar dengan resiko menjadi norma-norma yang kaku.(63)

  1. Peraturan Perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk menampung segala peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Akibat lebih lanjut dari kondisi seperti ini maka tidak jarang akan terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan (wetvacuum).

Dalam konteks yang demikian ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa keinginan Peraturan Perundang-undangan untuk membuat rumusan-mmusan yang bersilat umum mengandung resiko, bahwa Ia mengabaikan dan dengan demikian memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan begitu saja. Terutama sekali dalam suasana kehidupan modern yang cukup kompleks dan spesialis ini, kita tidak mudah untuk membuat perampatan-perampatan (generalizations). (64)

Dari kelemahan-kelemahan inilah, maka ciri-ciri dari tradisi hukum Anglo Saxon dapat direkomendasikan untuk membantumekanisme pembentukan kaidah-kaidah hukum dengan cara memperbesar peranan hakim. Hakim tidak hanya sekedar berperan sebagai “mulut” atau “mesin” dalam rangka menerapkan Peraturan Perundang-undangan, melainkan dapat juga diberi kewenangan penuh untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai baik buruk, manfaat-mudlarat suatu Peraturan Perundang-undangan agar terlaksana dengan adil dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat. Untuk itulah, Hakim harus selalu melakukan penafsiran hukum, analogi (kalau perlu dan diperbolehkan), penghalusan hukum termasuk di dalamnya kalau perlu menemukan asas-asas hukum di dasarkan pada kasus-kasus konkrit.

Dalam hal penerapan kedua tradisi hukum tersebut di atas, Indonesia lebih condong bahkan dapat dikatakan terlalu dominan mempergunakan tradisi hukum Continental. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh historis (penjajahan) yang lebih banyak bersentuhan dengan tradisi hukum tersebut. Belanda yang begitu lama menjajah Indonesia dalam banyak hal menganut stelsel hukum Continental.

Lain daripada itu, dalam praktek penyelenggaraan proses peradilan di Indonesia, sangat jarang dijumpai adanya putusan-putusan hakim yang bersumber dari yuriprudensi. Pada umumnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Terlepas apakah Peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan itu memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak. Kasus putusan hakim dalam perkara “pemalakan hutan” hingga terbebasnya terdakwa Adelin Lis, merupakan salah satu contoh dari ribuan contoh yang dapat dikemukakan di sini.

Bahkan kalau kita melihat usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembentukan hukum –sebagaimana pernah tercantum dalam Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN– sama sekali tidak menyebut pembentukan hukum melalui putusan pengadilan (yurisprudensi). Dalam GBHN tersebut, menyebutkan dua hal mengenai pembentukan hukum yaitu:

  1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat; dan
  2. Dalam rangka pengembangan hukum nasional, perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945- (cetak tebal: Penulis).(65)

Mengutamakan keberadaan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional memang tidak salah, karena dengan cara semacam ini kepastian hukum akan terjaga secara konsisten. Namun jika lembaga peradilan —dalam hal ini hakim— tidak berdaya dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan kasus-kasus konkrit, maka sudah dapat dipastikan apabila rasa keadilan masyarakat terus menerus akan “tercabik”. Karangteristik Peraturan Perundang-undangan yang tidak fleksibel dan tidak pernah lengkap inilah yang mengakibatkan rasa keadilan masyarakat tidak mampu dirangkum dalam Peraturan Perundang-undangan secara lebih optimal.

Kondisi yang demikian ini makin diperparah, jikalau paradigma Peraturan Perundang-undangan (hukum) merupakan produk politik terlalu ditonjolkan dalam setiap proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penonjolan yang membabi-buta terhadap paradigma seperti ini akan mengakibatkan hukum (Peraturan Perundang-undangan) hanya dipergunakan sebagai “alat” politik. Bukan alat untuk menciptakan keadilan.

Pada saat Peraturan Perundang-undangan itu hanya dipergunakan sebagai “alat” politik bagi organ/lembaga yang berwenang menciptakan, maka mulai saat itulah rasa keadilan masyarakat ditentukan melalui perdebatan politik yang dipenuhi dengan “warna” kepentingan. Rasa keadilan masyarakat kemudian ditentukan melalui “voting”. Nah jikalau peradilan (hakim) tidak mampu melawan rasa keadilan yang sudah divoting ini, maka akibatnya rasa keadilan masyarakat yang paling hakiki menjadi tidak mampu ditegakkan. Oleh sebab itulah pandangan hakim yang hanya tertuju pada penerapan “kepastian Hukum” harus mulai dibarengi dengan pandangan hakim terhadap penerapan rasa keadilan masyarakat yang paling hakiki ini. Cara yang dapat ditempuh untuk ini tidak lain adalah dengan mulai membiasakan (mentradisikan) hakim untuk menemukan hukum berdasarkan kasus-kasus konkrit manakala Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Secara prinsipiil yang disebut sebagai Peraturan Perundang-Undangan jika suatu ketentuan itu berisi norma-norma/kaidah-kaidah yang bersifat dan berlaku mengikat umum[15]. Artinya berisi aturan tingkah laku yang harus diindahkan dan dipatuhi ataupun dilaksanakan oleh setiap orang/badan tanpa kecuali. Argumentasi seperti ini bersumber dari pandangan Satjipto Raharjo yang mengemukakan bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian menupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
  2. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.(66)

Dengan demikian jika ada suatu peraturan tidak bersifat seperti itu maka tentunya tidak dapat dimasukkan dalam kategori Peraturan Perundang-undangan. Contoh yang dapat disebutkan di sini adalah Surat Keputusan (SK) atau Keputusan Administratif (Beschikkinfg) yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan yang berwenang. Sebagai sebuah Surat Keputusan, maka sifatnya adalah konkrit, individual dan final.

Disebut konkrit karena hanya dikeluarkan dan menyangkut satu peristiwa hukum tertentu saja, sehingga tidak mungkin untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak/berbuat bagi suatu peristiwa hukum yang lain. Contohnya Surat Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal, tentu tidak dapat dipergunakan untuk Ijin Mendirikan Bangunan Supermarket. Individual, artinya Surat Keputusan tersebut hanya ditujukan kepada satu subyek hukum tertentu baik itu orang atau badan hukum. Hal ini berarti Surat Keputusan tersebut tidak dapat dipergunakan oleh subyek hukum lain, selain yang terkena Surat Keputusan yang dimaksud. Surat Keputusan tidak dapat dipindah tangankan. Sedangkan final mengandung arti bahwa Surat Keputusan tersebut menimbulkan satu akibat hukum bagi subyek hukum yang terkena. Oleh sebab itulah satu akibat hukum tersebut tidak akan mengenai subyek hukum lain, di luar yang sudah ditegaskan dalam Surat Keputusan tersebut.

Karena harus bersifat dan berlaku umum, maka Peraturan Perundang-undangan harus mengindahkan landasan-landasan bagi keberadaan dan kekuatannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Terkait dengan ketiga landasan tersebut, Bagir Manan mempersoalkan mengenai bagaimanakah imbangan antara ketiga landasan itu bila diterapkan dalam konteks Peraturan Perundang-undangan. Menurut Bagi Manan mereka yang mendekati hukum atau Peraturan Perundang-undangan secara formal tentunya akan melihat unsur yuridis sebagai yang terpenting. Begitu pula mereka yang melihat hukum sebagai gejala sosial akan melihat unsur sosiologis sangat penting.Demikian pula mereka yang mengukur kebaikan hukum dari “rechtidee” tentunya akan menekankan pentingnya aspek filosofis.(67)

Titik pandang penekanan landasan bagi Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, menurut hemat penulis merupakan sesuatu yang wajar. Akan tetapi perlu disadari bahwa, karena Peraturan Perundang-undangan itu adalah hukum yang bersifat dan berlaku mengikat umum, maka penekanan terhadap salah satu aspek saja tentu akan mengakibatkan terjadinya deviasi (penyimpangan) sifat dari hukum itu sendiri. Oleh sebab itu cara yang paling baik dan relevan untuk diterapkan, adalah dengan memformulasikan ketiga landasan tersebut secara bersama-sama ke dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

Bagi kekuatan yuridis, untuk memformulasikannya ke dalam suatu Peraturan Perundang-undangan tentunya tidak akan menjadi masalah, sebab dalam teori-teori hukum telah dibahas secara panjang lebar mengenai bagaimana membuat suatu Peraturan Perundang-undangan itu memiliki kekuatan yuridis. Akan tetapi persoalan akan muncul jika kekuatan filosofis dan sosiologis mulai dilibatkan di dalamnya. Dalam konteks yang terakhir inilah bantuan ilmu-ilmu lain untuk melengkapi referensi dalam menyusun suatu Peraturan Perundang-undangan sangat dibutuhkan.

Bagi landasan filosofis, tentunya ilmu-ilmu filsafat termasuk di dalamnya mungkin pengetahuan-pengetahuan yang bersifat dogmatis seperti agama, etika dapat memberikan kontribusinya. Sedangkan untuk landasan sosiologis dapat juga meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti Ilmu Politik, Antropologi, Budaya, Ekonomi, Sejarah, dan lain sebagainya. Dengan demikian penegasan terhadap paradigma yang mengatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat normatif sekaligus empiris dan multidisipliner menampakkan kebenarannya.

Filosofis berasal dan kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karena menitik beratkan pada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.

Nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dari penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dan takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu(68). Takaran yang dimaksud di sini tidak lain adalah ukuran budaya dan sifat religiusitas dan bangsa yang bersangkutan.

Kendatipun demikian penilaian dan takaran mengenai hal-hal yang bersifat baik, buruk, susila dan a-susila serta adil dan tidak adil juga didasarkan pada universalitas pandangan dunia mengenai hal itu. Dengan demikian prinsip-prinsip moral universal seperti demokratisasi dan Hak Asasi Manusia juga ikut mempengaruhi pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang baik serta sekaligus merupakan hukum yang dapat diterima berdasarkan pandangan filosofis tersebut.

Jikalau Hukum dan tentu saja Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk tanpa mengindahkan moral bangsa dan nilai-nilai kepatutan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan yang bersifat universal akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi. Bahkan kecenderungan untuk ditolak oleh masyarakat semakin besar. Hal ini berarti Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu komponen produk hukum juga harus mengindahkan persoalan-persoalan yang masuk ke dalam lingkup moral bangsa tersebut di atas. Tanpamengindahkan nilai-nilai dan moralime bangsa tersebut niscaya suatu Peraturan Perundang-undangan akan kehilangan roh filosofisnya.

Dalam dataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Perundang-undangan) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan rechtsidee yaitu apa yang diharapkan danri hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.(69)

Sehuhungan dengan hal inilah, maka yang dimaksud dengan landasan filosofis dari perundang-undangan tidak lain adalah berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsalat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh rechtsidee yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau Peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

  1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Nilai-nilai Hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab;
  3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam Sila Persatuan Indonesia;
  4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
  5. Nilai-nilai keadilan – baik individu maupun sosial – seperti yang tercantum dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosolls tersebut di atas harus secara tersurat maupun tersirat tertuang di dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu Peraturan Perundang-undangan harus bersumber dan kelima nilai filosofis rersebut.

Suatu Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus [16]memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka sudah barang tentu efektifitas pemberlakuan dari suatu Peraturan Perundang-Undangan jelas sangat diragukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika Peraturan Perundang-Undangan seperti itu hanya berisi pasal-pasal yang tidak ubahnya seperti rangkaian kata-kata indah dalam suatu puisi belaka. Artinya daya ikat bagi kepatuhan masyarakat dan komponen negara lainnya sangatlah lemah.

Dalam kaitannya dengan hal ini Eugen Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif disatu pihak dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (living law) dipihak lain. Oleh sebab itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi(70). Berpangkal tolak dari pandangan seperti ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebagai Hukum Positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada living law tersebut.

Dalam kondisi yang demikian inilah, maka Peraturan Perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu agar diperoleh suatu pengaturan (melalui produk hukum) yang komprehensif dan integral, maka dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dari bidang politik sampai dengan bidang sosial budaya harus menjadi pertimbangan utama. Sehingga pada akhirnya penerapan terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusi kekuasaan untuk melaksanakannya.

Sehubungan dengan hal ini Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum (termasuk Peraturan Perundang-Undangan), yaitu:

  1. Teori Kekuasaan (Machttheorie) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
  2. Teori Pengakuan (Annerkennungstheorie). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.(72)

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu Peraturan Perundang-undangan ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika di dasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat Peraturan Perundang-undangan itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor (teori) kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan dan penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu Peraturan Perundang-undangan. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu Peraturan Perundang-Undangan, Moh. Mahfud MD mengemukakan karakter produk hukum sebagai berikut:

  1. Produk hukum responsif/populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
  2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.(73)

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakkan dalam konteks Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu dari produk hukum (disamping yurisprudensi dan Hukum adat).

Karena yang ideal dalam pembentukan dan pemberlakuan suatu Peraturan Perundang-undangan (sebagai produk hukum) adalah berdasarkan pada pengakuan masyarakat (karena mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat), maka dalam rangka itu apresiasi (penghargaan) terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat (living law) harus menjadi acuan utama bagi organ yang berwenang untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan selalu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap living law ini secara terus menerus. Dengan cara yang demikian itu, maka niscaya munculnya Peraturan Perundang-undangan yang responsif/populis terhadap kebutuhan masyarakatakan diperoleh. Dan pada akhirnya penerimaan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan tidak perlu lebih menekankan pada aspek teori kekuasaan/paksaan.

Dalam argumentasi yang lain, Allen mengemukakanbahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara Peraturan Perundang-undangan itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial ke dalam Peraturan Perundang-undangan(74). Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu Petaturan Perundang-undangan dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum.

Hal ini berarti –secara sosiologis– perundang-undangan juga akan memasuki ruang lingkup penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik dalam bidang politik (baca kekuasaan). Oleh sebab itulah karakteristik kehidupan politik suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap sifat Peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan. Apakah menitik beratkan pada unsur kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan, ataukah unsur pengakuan yang lebih menekankan pada aspek penerimaan masyarakat berdasarkan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

 

Karena Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratinya darinilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis darisuatu Peraturan Perundang-undangan. Persyaratan yuridis yang dimaksud di sini adalah:(5)

  1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan maka menjadikan suatu Peraturan Perundang-Undangan itu batal demi hukum (van rechtswegenietig.). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Contoh, Misalnya, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Penegasan seperti ini berarti setiap Undang-undang yang tidak merupakan produk bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah batal demi hukum.
  2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk/jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud. Misalnya kalau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa suatu ketentuan akan dilaksanakan dengan Undang-Undang, maka hanya dalam bentuk Undang-undanglah hal itu harus diatur.
  3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undanganharus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan. Misalnya suatu Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama(76), Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(77). Dalam rangka pengundangannya juga harus ditentukan tata caranya, misalnya Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara, agar mempunyai kekuatan mengikat.
  4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan stufenbau theory, Peraturan Perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang tidak boleh melanggar kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar.

Selain ketiga landasan tersebut di atas (filosofis, sosiologis dan yuridis) masih terdapat landasan lain, yaitu landasan teknik perancangan.

Landasan yang terakhir ini tidak boleh diabaikan dalam membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik karena berkaitan erat dengan hal-hal yang menyangkut kejelasan perumusan, konsistensi dalam mempergunakan peristilahan atau sistematika dan penggunaan bahasa yang jelas(78). Penggunaan landasan ini diarahkan kepada kemampuan person atau lembaga dalam merepresentasikan tuntutan dan dukungan masyarakat ke dalam produk hukum yang tertulis, yakni Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kaitan dengan landasan-landasan kekuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, M. Solli Lubis masih memberikan satu landasan lagi yakni landasan politis, yakni garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan politik serta dalam rangka pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara(79).

Menurut hemat penulis landasan politis ini sebenarnya sudah terkait dengan landasan sosiologis sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam hal landasan sosiologis bagi Peraturan Perundang-undangan, sebenarnya aspek-aspek yang berdimensi politis termasuk persoalan kebijaksanaan nasional maupun kekuasaan negara sudah terangkum di dalamnya. Lain daripada itu persoalan-persoalan politik (dalam arti kebijaksanaan umum/publik) tentunya sudah merupakan lingkup hakikat Peraturan Perundang-undangan itu sendiri. Ada asumsi yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya merupakan bentuk yuridis dari keputusan politik.

Oleh sebab itulah landasan politis Peraturan Perundang-undangan seharusnya bukan tertuju kepada persoalan garis-garis kebijaksanaan politik sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Solli Lubis tersebut di atas, melainkan harus diletakkan pada dataran legitimasi politik dari pemegang kekuasaan pembentuk Peraturan Perundang-undangan itu sendiri. Artinya hak atau wewenang dari pembentuk Peraturan Perundang-undangan untuk menerbitkan produk hukum tertulis yang bersifat dan berlaku mengikat umum harus dilandasai oleh pengakuan politis atas dasar prinsip kedaulatan rakyat dan demokratisasi pemerintahan.

Berkaitan dengan pemahaman di atas, sekedar contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah menyangkut persoalan kewenangan dan hak dari pemerintahan demisioner dalam mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik yang berwujud Peraturan Perundang-undangan.

Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis dan modern, pemerintah demisioner sudah seharusnya tidak diperkenankan untuk mengeluarkan produk-produk kebijaksanaan publik yang bersifat dan mengikat umum. Jika asumsi seperti ini dilanggar, maka membawa akibat tidak diindahkannya Peraturan Perundang-undangan (sebagai kebijaksanaan publik) oleh masyarakat. Bahkan penolakan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan tersebut dapat saja terjadi. Misalnya RUU tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Transisi di bawah Presiden BJ. Habibie setelah terselenggaranya Pemilu yang Luber dan Jurdil pada tahun 1999. RUU ini walaupun telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1997, namun dalam kenyataannya keberadaan RUU tersebut telah ditolak mahasiswa sebagai komponen rakyat melalui gerakan demonstrasi berdarah. Wacana yang berkembang pada saat itu tidak lain adalah sifat demisioner dari Pemerintahan Presiden BJ. Habibie.

Asas-asas Umum Peraturan Perundang-Undangan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan enam asas Undang-Undang, yaitu:

  1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
  2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
  3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (Lex specialis derogat lex generalis);
  4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu (Lex posteriore derogat lex priori);
  5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat; dan
  6. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakatmaupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas Welvaarstaat).

Sementara itu Amiroeddin Syarief menetapkan adanya lima asasperundang-undangan, yaitu:

  1. Asas tingkatan hirarkhis;
  2. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat;
  3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (Lex specialis derogat lex generalis);
  4. Undang-Undang tidak berlaku surut; dan
  5. Undang-Undang yang baru menyampingkan Undang-Undang yang lama (Lexposteriori derogat lex priori).(81)

Memperhatikan asas-asas perundang-undangan tersebut di atas, maka ada satu persoalan yang dapat diketengahkan di sini, yaitu apakah setiap Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Kalau tidak dapat diganggu gugat, bagaimanakah kedudukan Undang-Undang itu jika dikaitkan dengan keberadnan Undang-Undang Dasar sebagai Hukum Dasar yang tenulis.

Jika Undang-Undang pada asasnya dianggap tidak dapat diganggu gugat, maka di sini nampak adanya ketidak konsistenan dengan asas no. 2 (Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula) sebagaimana dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto serta asas no. 1 (Asas Tingkatan Hirarkhi) seperti yang dikemukakan oleh Aminoeddin Syarif.

 

 

 

 


[1] Hikmahanto Juwana, Dalam Buku Ilmu Perundang-Undangam, Penerbit Kanisius Jogjakarta 2007. Untuk menunjang tercapainya penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik baik di Negara Indonesia, dan memenuhi kebutuhan akan pengaturan berbagai masalah yang ada, serta memenuhi keinginan akan adanya harmonisasi dalam bidang perundang-undangan,n diperlukan suatu pembahasan dan kajian berdasarkan peratutan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

[2] Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hil Jakarta tahun 1992.

[3] Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum,Liberty Jogjakatrta 1991.

[4] Sudikno Mertokusumo, Ibid

[5] Hamid S Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar  FH.UI 25 April 1992.

[6] Hamid S Attamimi Ibid hal 10.

[7] Hamid S Attamimi Ibid hal 10

[8] Bandingkan dengan Hans Kelsen ,General Theory of Law and State,alih bahasa Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta 2007. Paul Scholten De Structuur Der Rechatschap, alih bahasa Arief Sidarta, Penerbit Alumni Bandung 2005, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,Penerbit Prenada Media Group, Jakarta 2006 dan Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Universitu Press 2005.

[9] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Penerbit Liberty Jogjakarta tahun 2001 halaman 18.

[10] Bagir Manan Op cit hal 11

[11] Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2008, hal 25.

 

[12] Hestu Cipta Handoyo Ibid hal 12

[13] Yulisndri, Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang  Berkelanjutan,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010 hal 5.

[14] Heru Cipto Handoyo Op cit hal 13

[15] Philpus M Hadjon Op cit hal 49

[16] Sudikno Mertokusumo,Loc Cit hal 7

This entry was posted in Makalah and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.