HUKUM EKONOMI SYARIAH BAGIAN V

H.RM.PRIYO HANDOKO SS, DOSEN ILMU HUKUM PROGRAM DOKTOR PASCA SARJANA IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

             Terakomodasinya aspirasi umat Islam  dalam wadah MUI mengenai fiqih muamalah, khususnya perbankan Syariah, dimulai dari sebuah seminar tentang bunga bank dan sistem perbankan pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil seminar kemudian dibahas lebih mendalam lagi di Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Hasil dari musyawarah tersebut berupa beberapa usulan konkret yaitu harus segera membentuk kelompok kerja untuk pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksudkan disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas melakukan pendekatan dan perundingan dengan semua pihak yang terkait.[1]

Penyerapan fatwa fiqih muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan dimulai dari Pasal 6 huruf m, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan[2]. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya sama sekali tidak menggunakan istilah bank Islam atau bank Syariah sebagaimana digunakan sebagai istilah resmi dalam peraturan perbankan Indonesia. Pasal tersebut hanya menyebutkan “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)”. Dalam Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum juga disebutkan frase “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di dalam penjelasannya disebutkan frase “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu juga dalam Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang hanya menyebutkan frase “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Sebenarnya perbedaan antara perbankan Syariah dan perbankan konvensional terletak pada sistem bunga dan bagi hasil. Perbedaan pokok terletak pada jenis keuntungan yang diambil oleh bank dan transaksi yang dilakukan. Apabila bank konvensional mendasarkan keuntungan dan pengambilan bunga, maka bank Syariah mengambil keuntungan dan apa yang disebut sebagai upah (ujrah atau fee). Baik berupa jasa layanan (fee-based income), mark-up atau profit margin maupun bagi hasil (loss and profit sharing). Oleh sebab itu, bank Syariah kadangkala disebut bank Islam (Islamic banking), bank tanpa bunga (interest-free bank) dan bank tanpa riba (lariba bank).

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”[3] merupakan istilah bagi bank Islam atau bank Syariah dengan merujuk pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan Syariah dalam melakukan kegiatan dan operasi bank. Kemudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.(6) Pasal 1 angka 4, 12 dan 13 menyebut identitas perbankan Islam secara tegas. Di situ perbankan Islam disebut dengan istilah bank Syariah atau bank berdasarkan prinsip Syariah.

KESIMPULAN

1.Eksistensi Fatwa DSN-MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia

Fatwa DSN-NUI adalah produk aturan yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan (imperative), secara yuridis bagi fihak yang memohon fatwa tersebut. Pengertian fatwa secara terminologis,  adalah penjelasan hokum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang ataukelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti al-iftaa berarti tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi) baik secara perorangan atau kolektif.

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu:[4]

  1. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand); dan
  2. Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti) baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI[5] sampai dengan sekarang, telah banyak fatwa dan hasil  MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terakomodasi  dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

1)    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

Pasal 6 huruf (m) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa usaha bank umum meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PeraturanPemerintah. Sebagai peraturan pelaksana dan ketentuan pasal tersebut, diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dari ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan PP No. 72 Tahun 1992, meskitidak disebutkan secara eksplisit kata-kata bank syariah, namun dapat diartikan bahwa bank dengan prinsip bagi hasil adalahsuatu ketentuan prinsip muamalah berdasarkan syariah;

2)    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan suatu titik awal pengakuan perbankan syariah secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan secara tegas kata “Prinsip Syariah” di dalam Pasal 1 angka (3, 4, 12, 13, 18), Pasal 6 huruf (M), Pasal 7 huruf (c), Pasal 8 ayat (1&2), Pasal 11 ayat (1&3);

3)    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4)    Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

5)    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan

6)    Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang semakin kuat sebagai sebagai bahan dan rujukan dalam Peraturan Perundang-undangan, khususnya Peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut.

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan:

(1)  Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

(2)  Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3)  Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud padaayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepadaDireksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dinyatakan:

“Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Dalam penjelasan Pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemenintah.”

  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan:

(1)  Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah

(2)  Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia

(3)  Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditungkan dalam Peraturan Bank Indonesia

(4)  Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan keanggotaan, dan tugaskomite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:

Dalam Pasal II angka 1 (a) Undang-Undang tersebut dinyatakan:

“Sebelum dibentuknya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi syariah, maka penyelenggaraan Kontrak Derivatif Syariah ditetapkanberdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis UlamaIndonesia.”

  1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999

Dalam Pasal 31 Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umumsyariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI”,kemudian di dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwadalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha, jika ternyata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

 

2.Kepastian Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Bidang Ekonomi.

            Setelah Fatwa MUI sebagai Legal Opinion terakomodasi oleh Lembaga Legeslatif dan digunakan sumber hokum dalam menyusun undang-undang, kemudian rancangan undang-undang  diundangkan pada Lembaran Negara, maka statusnya sudah undang-undang dan mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini walaupun secara materiil isi dari undang-undang tersebut Fatwa MUI namun dikarenakan isi Fatwa MUI sudah diadopsi oleh Legeslatif maka sudah tidak dapat lagi disebut Fatwa MUI. Realita ini disebut undang-undang. Undang-undang mengikat kepada semua pihak.

Dilihat dari sudut pandang Ide Des Recht Fatwa MUI yang sudah terakomodasi kedalam bentuk undang-undang mengikat semua pihak dan mempunyai kepastian hokum yang bersifat memaksa. Setiap orang di wilayah Indonesia dianggap mengetahui isi undang-undang yang telah diundangkan dan wajib mematuhinya. Mengikatnya undang-undang sama untuk setiap orang tanpa ada pembedaan baik beda agama atau status sosialnya.

Apabila diteliti lebih mendalam pada SETNEG semenjak tahun 1992 sampai  dengan tahun 2013, Indonesia telah banyak mengeluarkan undang-undang yang bersumber dari Fatwa MUI yang terkait dengan bidang ekonomi. Adapun undang-undang yang telah ada dan terkait dalam bidang ekonomi dapat dilihat sebagai berikut:

1)    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

2)    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

3)    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4)    Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

5)    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan

6)    Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

Paling tidak sudah terdapat enam undang-undang di bidang ekonomi yang bersumber dari Fatwa MUI dan sudah pasti mengikat kepada semua orang serta mempunyai kepastian hokum. Secara normative keenam undang-undang dalam bidang ekonomi syariat sebagai mana   dimaksud  diatas merupakan hokum positif yang bersifat hokum materiil. Apabila hokum materriil bidang ekonomi syariat dilanggar subyek hokum dalam menjalankan usahanya, maka diperlukan hokum formil untuk menegakkan atas pelanggaran yang ada. Hukum formil bidang syariah dalam hal ini termasuk juga hokum ekonomi syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama J.O Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 J.O Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 J.O Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 J.O  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “Ekonomi Syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha[6] yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi:

1.Bank Syariah

2.Asuransi Syariah

3.Reasuransi Syariah

4.Reksadana Syariah

5.Obligasi Syariah

6.Surat Berharga Syariah

7.Surat Berharga Jangka Menengah Syariah

8.Sekuritas Syariah

9.Pembiayaan Syariah

10.Pegadaian Syariah

11.Dana Pensiun Syariah

12.Bisnis Syariah

13.Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dari substansi yang terkadung dalam undang-undang diatas, “prinsip syariah” dibunyikan dalam Penjelsan Resmi dengan kata-kata “menurut prinsip syariah”. Bunyi Penjelasan undang-undang tidak dengan kata-kata “menurut syariah” atau “berdasarkan syariah”.  Dalam Teori Hukum terdapat perbedaan yang prinsip antara “menurut syariah” dengan “berdasarkan syariah atau menurut syariah).

Pengertian “menurut prinsip syariah” mempunyai makna tersendiri tidak hanya merujuk pada aturan yang tegas dan operasional  akan tetapi cukup hanya ada ketentuan pokok atau prinsip umum dari syariah. Penafsiran yang lebih tegas dalam menanggapi undang-undang ini bahwa pelaku bisnis boleh menggunakan asas-asas umum dalam syariah dan dapat mengghunakan Interpretasi Ekstensif yang pada gilirannya dapat jauh dari essensi syariah itu sendiri. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelaku bisnis menafsirkan hokum sesuai kepentingannya di pihak lain lembaga yang mempunyai otoritas menegakkan hokum bidang ekonomi syariah dalam menjalankan tugsanya sering tidak sesuai standar syariah.

Pengertian “menurut syariah” atau “berdasarkan syariah” semua pelaku bisnis bidang syariah terikat secara pasti untuk memenuhi ketentuan undang-udang. Berlakunya undang-undang semacam ini adalah imperative.

Tulisan bagian paling akhir dalam buku ini adalah, Fatwa MUI bidang ekonomi syariah hanya bersifat legal opinion dan tidak mempunyai kekuatan memaksa. Sedangkan Fatwa MUI yang sudah terakomodasi dalam bentuk undang-undang secara normative berlaku mengikat dan mempunyai kepastian hokum. Akan tetapi dari segi teori hokum pelaksanaan ekonmo syariah masih besar peluangnya untuk diperdebatkan secara teoritis. Untuk menjawab perdebatan teorits tentang kepastian hokum ekonomi syariah dalam praktek akan penulis susun bagian kedua dari buku ini dan segera akan diterbitkan.

           

 

 


[1] M Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Gema Insani Jakarta, 20

[2] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

[3] Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 1992

[4] Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Elsas Jakarta 2008.

[5] Ahyar A Gayo, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, BPHN, Jakarta, 2011

[6] Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

This entry was posted in Makalah and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.