KPK VS POLRI

H.RM Priyo Handoko SS

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur

Forum Bhayangkara Indonesia

Saya sebagai warga Negara dan sekaligus sebagai salah satu Pimpinan dalam Forum Bhayangkara Indonesia menginginkan Law Enforcement di Indonesia berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. Jika Law Enforcement di Indonesia berjalan dengan baik, sudah barang tentu Indonesia akan segera menuju Negara maju dan sejahtera.

Pada tahun 2003 saat KPK didirikan saya mengapresiasi keputusan didirikannya lembaga anti Korupsi KPK tersebut. Saya berharap dengan berdirinya lembaga Negara yang namanya KPK maka akan mempercepat pemberantasan korupsi di tanah air. Disamping itu KPK juga mempunyai tugas edukasi yang bertujuan memberikan pemahaman agar korupsi dapat dicegah. Hampir semua orang menyambut gembira didirikannya lembaga KPK.

Sebagai anggota dan sekaligus salah satu unsure Pimpinan dalam Forum Bhayangkara menginginkan dan berkepentingan bahwa Polri menjadi Lembaga yang kuat dan berwibawa. Polri kuat akan mempercepat tujuan Negara kita mewujudkan kesejahteraan umum. Apabila stabilitas nasional dan kamtibmas baik maka pembangunan nasional berjalan lancar dan roda perekonomian berjalan lancar. Lembaga yang berkompeten untuk mewujudkan stabilitas nasional dan kamtibmas tersebut adalah Polri dan tentu saja TNI dan seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab juga menjaga stabilitas nasional serta kamtibmas.

Sebagai seorang pendidik saya menginginkan KPK menjadi lembaga yang kuat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Jangan sampai KPK dilemahkan karena fakta Negara kita masih membutuhkan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Tentu saja sebagai salah satu Pimpinan Forum Bhayangkara sudah pasti bersikap Polri harus kuat berwibawa dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik  sesuai undang-undang. Jangan sampai Polri direndahkan mertabatnya. Kita tentunya ingat dalam sejarah nasional Indonesia Kerajaan Mojopahit adalah salah satu Negara besar di jamannya. Mojopahit dapat menjadi Negara besar dikarenakan Bhayangkara dibawah Pimpinan Maha Patih Gajah Mada adalah lembaga Negara Kerajaan Mojopahit  yang besar kuat dan berfungsi menjaga stabilitas “nasional” Mojopahit.

Janganlah lembaga Polri dikeberi oleh siapapun karena Polri menjamin stabilitas nasional dan Kamtibmas. Mari kita semua mendukung Polri agar dapat menjalankan amanat undang-undang dengan baik.

Harapan saya sebagai individu sekaligus salah satu unsure Pimpinan Forum Bhayangkara, Presiden Jokowi turun tangan mengatasi konflik Polri vs KPK. Dalam penyelesaian konflik hendaknya tidak merendahkan lembaga KPK dan juga menjaga kewibawaan lembaga Polri. Sebagai kepala Negara Presiden Jokowi diberi kewenangan secara konstitusional memimpin semua unsure Negara dan semua lembaga-lembaga Negara tanpa mengurangi eksistensi kekuasaan Legeslatif dan Yudikatif.

Terdapat mekanisme penyelesaian konflik Polri KPK oleh Presiden Jokowi tanpa Presiden Jokowi melanggar aturan hokum. Saya dapat melihat dengan jelas kewenangan Presiden Jokowi yang diatur dalam konstitusi. Masalahnya Presiden Jokowi mau apa tidak mengambil kewenangan sebagai kepala Negara dalam penyelesaian konflik KPK vs Polri.

About admin

Saya Priyo handoko dengan aktifitas rutin sebagai Dosen di UIN Surabaya. Beberapa bisnis yang saya jalani saat ini diantaranya adalah Sarang Burung Walet, Kelapa Sawit, Perikanan dan beberapa lagi lainnya.
This entry was posted in Artikel and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.